Penandatanganan Nota Kesepahaman untuk Pengembangan Data Statistik di Jawa Timur
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, hadir dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia. Acara ini juga melibatkan 37 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur yang menandatangani nota kesepahaman dengan BPS Kabupaten/Kota masing-masing. Nota kesepahaman ini bertujuan untuk pengembangan data dan informasi statistik guna memperkuat sinergi pembangunan daerah. Acara berlangsung di Malang pada Kamis (20/11/2025).
Gus Ipul menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan BPS yang telah memperkuat kolaborasi dengan melibatkan kabupaten/kota dalam menindaklanjuti Inpres No 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
Menurutnya, kolaborasi ini merupakan yang pertama di Indonesia. Dengan model ini, data dari tingkat kabupaten/kota dapat terhubung dengan provinsi dan Kementerian Sosial. Nantinya, penerapan model ini tidak hanya berhenti di kabupaten/kota, tetapi akan menjangkau tingkat desa.
“Di desa itu ada layanan khusus disamping mengelola data tapi juga mengintervensi dari berbagai instansi, mulai dari penegak hukum sampai kebutuhan-kebutuhan masyarakat setempat yang paling mendesak bisa diatasi dengan model rujukan,” ujar Gus Ipul.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama BPS Jawa Timur juga meluncurkan aplikasi bernama Singosari, sebuah Sistem Informasi Pengelolaan Data Desa Terintegrasi. Aplikasi ini menampilkan kumpulan informasi fungsi sosial dan ekonomi berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kedepan, Singosari juga akan dimanfaatkan untuk program Posyandu Reborn yang akan digagas oleh Gus Ipul.
“Jadi Pak Mendagri mengusulkan lembaga yang bisa dimanfaatkan adalah Pos Pelayanan Terpadu dengan memperkuat enam Standar Pelayanan Minimal dari Posyandu,” ucapnya.
Gus Ipul menjelaskan bahwa Posyandu Reborn akan memanfaatkan Pos Pelayanan Terpadu sesuai usulan Menteri Dalam Negeri, dengan memperkuat enam Standar Pelayanan Minimal dari Posyandu. Program ini menghadirkan kolaborasi pendamping atau relawan sosial di desa, TNI, POLRI, dan instansi lain untuk memperbaiki data secara bersama-sama.
Dari posyandu yang ada di desa dapat menjadi tempat yang menghubungkan dengan Badan Pusat Statistik untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
“Jadi insyaallah Posyandu Reborn ini akan menjadi wadah bersama bagi kita semua,” ucap Gus Ipul.
Kolaborasi Luar Biasa dengan BPS
Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa BPS siap berkontribusi untuk menyajikan data statistik yang berkualitas. Ia juga menyampaikan telah melakukan kolaborasi yang luar biasa dengan Kemensos.
“Dari waktu ke waktu, minggu ke minggu kami terus melakukan kolaborasi yang luar biasa,” kata Amelia.
Komitmen Gubernur Jatim untuk Program Sekolah Rakyat
Gubernur Provinsi Jatim, Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa data akan sangat menentukan bagaimana sasaran dari program yang akan dilaksanakan bisa tepat sasaran. Ia juga menyampaikan komitmennya secara maksimal untuk Sekolah Rakyat karena menjadi salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan.
“Kami semua akan memberikan support atas program-program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo dan Wapres Gibran dalam menciptakan generasi emas 2045,” pungkasnya.
