Vonis Ringan terhadap Pemilik Saraskin Kendari Mengundang Kekhawatiran
Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengkritik putusan pengadilan yang dianggap terlalu ringan terhadap pemilik perusahaan kosmetik berbahaya, Nurmaya Santi. Putusan tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Kendari, yang menjatuhkan hukuman satu tahun penjara terhadap terdakwa yang terbukti memproduksi dan menjual produk kosmetik yang tidak aman.
Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, menyatakan bahwa vonis ini tidak proporsional dengan ancaman pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan. Ia menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh Nurmaya Santi memiliki dampak serius terhadap kesehatan masyarakat.
“Ini sangat tidak rasional menurut kami. Kok bisa hukumannya seringan itu, padahal dampaknya sangat besar,” ujar Hendro pada Rabu 19 November 2025.
Hendro menjelaskan bahwa Undang-Undang Kesehatan memiliki ketentuan yang jelas terkait produksi dan peredaran kosmetik berbahaya. Berdasarkan Pasal 196 UU Kesehatan, pelaku yang memproduksi dan menjual produk kesehatan tanpa memenuhi standar keamanan dapat dipidana hingga 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar.
Selain itu, Pasal 197 UU Kesehatan juga menyebutkan bahwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar diancam pidana hingga 15 tahun penjara serta denda Rp1,5 miliar.
“Persoalan kosmetik berbahaya bukan kasus sepele. Kok bisa divonis sangat ringan seperti itu? Ini jelas janggal,” tegas Hendro, yang juga merupakan mahasiswa S2 Ilmu Hukum UJ Jakarta.
Atas dasar kekhawatiran tersebut, Ampuh Sultra akan menggelar aksi demonstrasi di Kantor Komisi Yudisial (KY) dan Kementerian Kesehatan. Tujuan dari aksi ini adalah untuk mendesak evaluasi putusan hakim PN Kendari.
“Kasus kosmetik berbahaya ini mesti mendapat perhatian serius. Kami curiga putusan hakim tidak berdasarkan aturan dan tujuan hukum yang sebenarnya,” tutup Hendro.
Penjelasan Lebih Lanjut tentang Dampak Kosmetik Berbahaya
Produk kosmetik yang tidak aman dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk iritasi kulit, alergi, bahkan keracunan jika digunakan dalam jangka panjang. Hal ini menjadi alasan kuat mengapa pemerintah dan lembaga hukum harus lebih tegas dalam menindak pelaku yang melanggar aturan.
- Produk kosmetik yang tidak lolos uji kelayakan dapat mengandung bahan kimia berbahaya yang tidak terdaftar dalam formulasi.
- Konsumen sering kali tidak menyadari adanya risiko karena kurangnya informasi atau kepercayaan terhadap merek tertentu.
- Dampak jangka panjang dari penggunaan kosmetik berbahaya bisa berupa penyakit kronis yang sulit diobati.
Langkah yang Harus Diambil
Untuk menghindari kejadian serupa di masa depan, beberapa langkah penting perlu diambil:
- Peningkatan pengawasan terhadap industri kosmetik dan produk kesehatan.
- Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih produk yang telah teruji dan memiliki sertifikat keamanan.
- Peningkatan sanksi hukum bagi pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran.
- Kolaborasi antara lembaga hukum, pemerintah, dan organisasi masyarakat untuk memastikan keadilan dan perlindungan konsumen.
Tindakan Demonstrasi yang Akan Dilakukan
Aksi demonstrasi yang akan digelar oleh Ampuh Sultra bertujuan untuk memberikan tekanan agar pihak berwenang meninjau kembali putusan pengadilan. Demonstrasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya regulasi dalam industri kosmetik.
- Perserta aksi akan meminta evaluasi terhadap putusan hakim.
- Peserta akan menuntut peningkatan pengawasan terhadap industri kosmetik.
- Aksi ini juga akan menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga hukum.
Kesimpulan
Putusan pengadilan yang dianggap terlalu ringan terhadap kasus kosmetik berbahaya menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem hukum. Diperlukan tindakan nyata dan komitmen dari semua pihak untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran di bidang kesehatan mendapat sanksi yang sesuai dengan bobotnya.
