Desakan untuk Investigasi Independen atas Kematian Siswa SMK Negeri 1 Cihampelas
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengajukan permintaan agar Badan Gizi Nasional segera membentuk tim investigasi independen. Permintaan ini muncul setelah seorang siswa SMK Negeri 1 Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, meninggal dunia pada 30 September 2025. Peristiwa ini terjadi di tengah gelombang kasus keracunan massal yang terjadi dalam program makan beragam gratis (MBG).
Siswa tersebut meninggal beberapa hari setelah sekolahnya mengalami kasus keracunan MBG pada 24 September. Meskipun Dinas Kesehatan setempat menyatakan bahwa kematian itu tidak disebabkan oleh MBG, JPPI menilai diperlukan investigasi yang lebih mendalam, transparan, dan melibatkan partisipasi publik.
“Kasus ini tidak boleh diremehkan atau ditutup-tutupi. Investigasi independen sangat penting agar publik tidak terjebak pada narasi pengaburan fakta,” ujar Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, dalam pernyataan tertulis pada Rabu, 1 Oktober 2025.
JPPI memberikan tiga alasan kuat mengapa kematian siswa tersebut patut diduga terkait dengan program MBG:
-
Korelasi waktu
Siswa tersebut merupakan bagian dari sekolah yang sebelumnya mengalami kasus keracunan MBG pada 24 September. Hal ini menunjukkan adanya hubungan temporal antara kejadian keracunan dan kematian. -
Gejala klinis serupa
Korban mengalami gejala seperti muntah, kejang, hingga mulut berbusa. Gejala-gejala ini juga dialami ratusan siswa lainnya yang terkena dampak keracunan MBG. -
Kasus kambuh
Puluhan siswa di sekolah yang sama dilaporkan kembali mengalami gejala serupa pada 27–29 September, yang memperkuat dugaan bahwa sumber racun belum sepenuhnya ditangani.
“Jika tidak ada tim independen, dikhawatirkan akan muncul spekulasi liar dan melemahkan kepercayaan publik terhadap program MBG,” tambah Ubaid.
JPPI menuntut Badan Gizi Nasional membentuk tim investigasi independen yang melibatkan ahli forensik, lembaga kesehatan, serta masyarakat sipil. Hasil investigasi harus dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat dapat memahami seluruh proses dan kejelasan informasi.
Selain itu, JPPI juga meminta Presiden Prabowo Subianto berhenti meremehkan kasus MBG sebagai “persentase kecil”. Kini telah muncul dugaan korban jiwa akibat program tersebut. “Jika terbukti ada kaitan MBG dengan kematian maupun keracunan massal, Presiden dan BGN wajib bertanggung jawab dan menutup seluruh SPPG tanpa terkecuali,” ujarnya.
Ubaid menilai kematian seorang siswa di tengah tragedi keracunan MBG adalah alarm keras bagi pemerintah. “Jangan buru-buru menyatakan ‘bukan karena MBG’ sebelum ada bukti ilmiah yang transparan. Publik berhak tahu kebenarannya,” katanya.