Perusahaan konglomerasi Grup Djarum yang dimiliki oleh keluarga Hartono sedang terlibat dalam kasus dugaan korupsi pajak terkait pelaksanaan program tax amnesty pada tahun 2016 hingga 2020. Kasus ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Informasi ini muncul setelah pihak kejaksaan melakukan penggeledahan di beberapa rumah pejabat pajak yang terlibat dalam kasus tersebut.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menyatakan bahwa kasus ini sudah masuk tahap penyidikan. Selain itu, Kejagung juga bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi untuk mencegah petinggi dari Grup Djarum dan sejumlah oknum pajak yang terlibat agar tidak kabur ke luar negeri.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pihaknya mendukung proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kejagung. Ia mengaku belum menerima laporan resmi dari Jaksa Agung, tetapi ia menilai bahwa proses penyelidikan harus berjalan sesuai dengan aturan hukum.
“Saya belum dapat laporan dari Pak Jaksa Agung, tapi saya pikir biar saja berjalan,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita Edisi November, Kamis (20/11/2025).
Purbaya juga menyampaikan perhatian terhadap isu lain yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang belum melunasi kewajiban pajak tepat waktu. Ia menegaskan bahwa hal ini tidak memiliki hubungan langsung dengan dugaan korupsi dalam program tax amnesty.
“Ini kan beda, ini kan kasus tax amnesty kan? Mungkin ada beberapa penilaian yang nggak terlalu akurat, saya nggak tahu. Biar aja Pak Jaksa Agung yang menjelaskan ke media,” ujarnya.
Saat ditanya apakah Kejagung telah meminta data atau koordinasi khusus dengan Kementerian Keuangan, Purbaya mengaku belum mendapatkan informasi tersebut. Namun, ia membenarkan bahwa beberapa pegawai Kemenkeu telah dipanggil untuk memberikan kesaksian.
“Beberapa orang kita dipanggil ke sana untuk memberi pernyataan, kesaksian apa yang terjadi pada waktu itu. Saya pikir biar aja kasus ini berjalan,” katanya.
Purbaya sendiri membantah bahwa upaya bersih-bersih di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkaitan dengan kasus penyelidikan korupsi Tax Amnesty oleh Kejagung. Ia menegaskan bahwa kasus yang sedang diselidiki merupakan peristiwa masa lalu dan kini sepenuhnya berada dalam ranah penegakan hukum Kejagung.
“Saya enggak pernah bersih-bersih, mereka sendiri. Yang kita ini adalah mengimbau teman-teman pajak kerja lebih serius saja. Itu kan di masa lalu, bukan zaman sekarang, dan saya nggak tahu seberapa kuat kasus itu. Biar aja Kejaksaan yang memprosesnya,” ujarnya.
Terkait dugaan kelompok tertentu yang disebut-sebut terlibat, Purbaya enggan berspekulasi. “Saya nggak tahu, di koran juga sudah ada, di media internet sudah ada,” katanya.
