Bandung, Reformasi.co.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyoroti dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program beasiswa Jabar Future Leaders Scholarship (JFLS) yang dikelola Pemprov Jabar.
Program ini awalnya dirintis oleh mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan bertujuan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan tinggi bagi mahasiswa berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
Program JFLS yang sudah berjalan lebih dari tiga tahun ini dirancang untuk membantu mahasiswa dari berbagai latar belakang pendidikan. Menanggapi adanya dugaan ketidakterbukaan dalam program ini, Ono memberikan apresiasi kepada Penjabat Gubernur yang telah menugaskan Inspektorat dan Satpol PP untuk menyelidiki masalah ini.
Menurut Ono, program tersebut seharusnya dapat lebih terbuka dan transparan dalam sosialisasinya agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama para mahasiswa.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap mekanisme program ini, termasuk penggunaan sistem Sapawarga, aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam program sekaligus memantau pelaksanaannya.
Dalam keterangannya pada Jumat (25/10/2024), Ono mengatakan bahwa JFLS perlu dilengkapi dengan mekanisme yang lebih baik untuk mencegah adanya kecurangan. Dia juga menunggu hasil penyelidikan internal yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kita tunggu hasil penyelidikan yang sedang berlangsung. Namun, saya berharap ke depan transparansi program ini dapat diperkuat dan jangkauannya diperluas,” ucap Ono.
Ono juga menyoroti kuota program yang dinilai terlalu terbatas. Menurutnya, jumlah mahasiswa yang bisa menerima beasiswa JFLS masih jauh dari cukup.
Ia mencatat bahwa dalam satu tahun hanya sekitar 2.000 mahasiswa yang mendapat bantuan, padahal jumlah mahasiswa di Jawa Barat sangat besar. Oleh karena itu, ia meminta Komisi 5 DPRD Jabar untuk segera membahas masalah ini bersama dengan dinas terkait.
“Kita perlu evaluasi lebih mendalam. Komisi 5 DPRD harus segera melakukan rapat kerja dengan OPD yang bertanggung jawab atas program ini, agar masyarakat juga mendapatkan penjelasan yang jelas,” lanjutnya.
Meskipun ada dugaan penyimpangan, Ono tetap menilai bahwa JFLS merupakan program pendidikan yang positif. Ia berharap agar masalah ini tidak sampai menghentikan program tersebut, namun justru mendorong perbaikan dalam pelaksanaannya.
“Program ini sebenarnya bagus untuk siswa dan mahasiswa. Hanya saja, mekanismenya yang perlu diperbaiki agar lebih transparan sehingga masyarakat bisa memahami prosesnya dengan jelas,” tutup Ono.
