Tim Penyelamat PPP Dibentuk untuk Menyelesaikan Konflik Internal
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamliha, menyampaikan bahwa para senior di partai berlambang Ka’bah akan membentuk tim penyelamat guna mengatasi konflik dualisme kepemimpinan yang terjadi. Ia menilai, diperlukan adanya kelompok khusus yang terdiri dari tokoh-tokoh senior PPP yang tidak terlibat langsung dalam perpecahan antara dua kubu.
“Saya merasa perlu adanya tim penyelamat partai untuk menyelesaikan konflik ini yang terdiri atas para senior PPP yang tidak terlibat dari kedua kubu tersebut,” ujar Tamliha saat dihubungi.
Menurutnya, tim ini akan bertugas melakukan musyawarah untuk mencari solusi terbaik bagi partai. Proses inventarisasi para senior yang akan dilibatkan sedang berlangsung. Dalam prosesnya, ada beberapa opsi yang mungkin dipertimbangkan sebagai jalan keluar. Opsi-opsi tersebut antara lain:
- Muktamar Luar Biasa: Sebagai langkah resmi untuk menentukan pemimpin baru.
- Islah: Upaya rekonsiliasi antara dua kubu.
- Perubahan lambang dan nama partai: Seperti yang telah dilakukan oleh PDI menjadi PDI Perjuangan.
Namun, Tamliha menilai bahwa opsi islah mungkin sulit dilakukan karena kedua kubu dianggap sebagai pihak yang memicu pecahnya partai. Meski demikian, ia tidak ingin mendahului keputusan para senior. “Saya tidak bisa mendahului pendapat para senior PPP. Mereka tentunya nantinya akan bermusyawarah untuk menyelamatkan partai dari kehancuran,” jelasnya.
Tamliha yakin bahwa kehadiran Tim Penyelamat PPP dapat memberikan angin segar bagi masa depan partai. “Sepertinya Tim Penyelamat PPP akan membawa angin yang sejuk bagi PPP ke depannya,” katanya.
Sikap Pemerintah Diapresiasi
Di sisi lain, Tamliha juga menyampaikan apresiasinya terhadap sikap pemerintah yang tidak mau mengesahkan partai selama konflik internal masih berlangsung. Ia menilai bahwa sikap pemerintah sudah tepat karena menjunjung prinsip netralitas dan tidak memihak dalam era demokrasi saat ini.
“Saya mengapresiasi sikap pemerintah yang disampaikan oleh Prof Yusril Ihza Mahendra untuk tidak mengesahkan (SK) bagi kedua kubu tersebut,” ujarnya.
Latar Belakang Konflik Dualisme PPP
Konflik internal PPP semakin memanas setelah pelaksanaan Muktamar X yang digelar pada 27 hingga 28 September 2025 di Kawasan Ancol, Jakarta. Acara tersebut melahirkan dua klaim kepemimpinan. Klaim pertama datang dari Muhammad Mardiono, yang merupakan ketua umum petahana PPP. Sementara itu, kubu Agus Suparmanto, mantan Menteri Perdagangan pada era Presiden Joko Widodo, juga mengumumkan kemenangan mereka.
Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengesahkan pengurus baru PPP jika masih terjadi konflik internal. Ia meminta partai berlambang Ka’bah untuk menyelesaikan masalah tersebut terlebih dahulu.
“Dalam mengesahkan pengurus parpol, satu-satunya pertimbangan pemerintah adalah pertimbangan hukum. Jika terjadi konflik internal, pemerintah tidak akan mengesahkan susunan pengurus baru, tetapi akan menunggu tercapainya kesepakatan internal partai, putusan mahkamah partai, atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” ujar Yusril dalam keterangan tertulisnya.