Presiden Prabowo Subianto Akan Lantik Anggota Komite Reformasi Polri Pekan Depan
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, disebut akan meresmikan Komite Reformasi Polri dan melantik sembilan anggotanya pada pekan depan. Informasi ini diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, saat ditemui usai menghadiri Upacara HUT ke-80 TNI di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada Minggu (5/10/2025).
“Minggu depan. Iya. Akan diumumkan dan dilantik oleh Pak Presiden,” ujar Prasetyo, Minggu.
Meski begitu, Prasetyo tidak menjelaskan secara rinci waktu pelantikan Komite Reformasi Polri tersebut. Namun, berdasarkan informasi sebelumnya, Komite Reformasi Polri yang digagas oleh Presiden Joko Widodo mulai menunjukkan titik terang. Pembentukan komite ini dilakukan sebagai langkah evaluasi dan perbaikan di institusi Polri.
Beberapa tokoh penting seperti Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, hingga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimmy Jimly Ashiddiqie, disebut akan bergabung dalam komite tersebut.
Yusril menyampaikan bahwa komite reformasi kepolisian tersebut kemungkinan akan diumumkan paling lambat pertengahan Oktober 2025. “Saya kira mungkin pada paling lambat pertengahan Oktober (2025) sudah akan diumumkan komisi reformasi kepolisian itu,” kata Yusril, di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (26/9/2025).
Prasetyo Hadi sebelumnya menegaskan bahwa komite tersebut berbeda dengan Tim Transformasi Reformasi yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di internalnya. Namun, pemerintah dan Polri disebut memiliki semangat yang sama untuk memperbaiki institusi kepolisian.
“Iya kan semangatnya sebenarnya sama ya, tapi kemudian kan internal kepolisian juga menginisiasi, ya kita apresiasi dengan terbentuknya tim reformasi,” kata Prasetyo, di Gedung DPR RI, Selasa (23/9/2025).
Wakil Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto, mengungkapkan bahwa komite bentukan Presiden akan menjadi tim utama dalam reformasi institusi kepolisian. “Yang penting, yang utama itu adalah yang dari tim bentukan presiden,” ujar Bambang.
Namun, menurut Bambang, Komite Reformasi Kepolisian dan Tim Transformasi Reformasi Polri akan saling bekerja sama. Tim bentukan Kapolri yang terdiri dari 47 jenderal dan lima perwira menengah akan membantu komite bentukan Presiden Joko Widodo.
“Jadi, tim yang reformasi itu, Presiden tetap akan membentuk tim reformasi sehingga kemudian nanti, di dalam tim Polri itu, dia akan membantu kita. Jadi ada sinergi di situ,” kata Bambang.
Komite Reformasi Polri diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam upaya perbaikan sistem dan struktur kepolisian di Indonesia. Dengan adanya kerja sama antara pihak pemerintah dan Polri, diharapkan proses reformasi bisa berjalan lebih efektif dan transparan.
