Kathmandu, Reformasi.co.id – Sushila Karki, seorang ahli hukum, penulis, dan politikus Nepal, menorehkan sejarah baru pada Jum’at (12/9/2025) kemarin ketika resmi dilantik sebagai Perdana Menteri sementara Nepal.
Penunjukannya terjadi setelah mundurnya KP Sharma Oli akibat gelombang protes besar-besaran yang dipimpin Generasi Z. Pemilihan Karki juga terbilang unik, sebab diputuskan melalui pemungutan suara di aplikasi Discord.
Kehadiran Karki sebagai pemimpin sementara bukan hanya mencerminkan transisi politik yang penting, tetapi juga mengukuhkan dirinya sebagai perempuan pertama yang pernah menduduki kursi perdana menteri dalam sejarah Nepal.
Profil Sushila Karki
Lahir pada 7 Juni 1952 di Sankarpur, Distrik Sarlahi, Karki tumbuh sebagai anak sulung dari tujuh bersaudara dalam keluarga Chhetri. Perjalanan pendidikannya cukup panjang dan mengesankan.
Ia meraih gelar sarjana seni dari Mahendra Morang College pada 1972, melanjutkan studi ilmu politik di Universitas Hindu Banaras, India, hingga meraih gelar magister pada 1975, lalu kembali ke Nepal untuk mendalami hukum di Universitas Tribhuvan dan lulus pada 1978. Latar belakang akademis yang kuat ini menjadi fondasi penting bagi kiprahnya di dunia hukum dan politik.
Karier Karki dimulai sebagai pengajar di Mahendra Multiple Campus, Dharan, pada 1985. Namun, perjalanannya tidak selalu mulus. Ia ikut terlibat dalam Gerakan Rakyat 1990 yang menentang sistem Panchayat, hingga sempat mendekam di Penjara Biratnagar.
Dari pengalaman itu lahirlah novel berjudul Kara. Kiprahnya dalam dunia hukum semakin mencuat ketika ia diangkat sebagai hakim ad hoc Mahkamah Agung Nepal pada 2009, lalu menjadi hakim tetap setahun berikutnya. Pada 2016, Karki mencatat sejarah sebagai Ketua Mahkamah Agung perempuan pertama di Nepal, dikenal dengan sikap tegas dan antikorupsinya.
Meski demikian, masa jabatannya tidak lepas dari kontroversi. Keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan pengangkatan Jaya Bahadur Chand sebagai Kepala Kepolisian Nepal membuatnya berhadapan langsung dengan pemerintah.
Pada 2017, parlemen memulai proses pemakzulan terhadapnya yang dinilai banyak pihak sarat kepentingan politik. Tekanan publik akhirnya menghentikan langkah itu, dan Karki pensiun pada 6 Juni 2017 setelah mencapai batas usia 65 tahun.
Seusai pensiun, ia menulis otobiografi Nyaya yang menekankan pentingnya independensi peradilan dalam demokrasi, dan pada tahun berikutnya menerbitkan kembali novelnya Kara.
Kiprahnya berlanjut ke ranah politik pada 2025 ketika demonstrasi antikorupsi yang dipimpin generasi muda mengguncang Nepal. Protes besar itu menewaskan lebih dari 50 orang dan melukai lebih dari seribu lainnya. Para pengunjuk rasa menolak kompromi politik lama dan menginginkan pemimpin yang netral serta bersih.
Nama Karki muncul sebagai kandidat utama dan dalam jajak pendapat daring di platform Discord, ia terpilih dari lima calon yang diusulkan. Dengan restu militer, Karki resmi dilantik sebagai Perdana Menteri sementara berdasarkan Pasal 61 Konstitusi Nepal setelah Parlemen Federal dibubarkan.
Dalam kehidupan pribadinya, Karki menikah dengan Durga Prasad Subedi, tokoh Kongres Nepal yang dikenal karena keterlibatannya dalam pembajakan pesawat DHC-6 Royal Nepal Airlines pada 1973. Mereka bertemu ketika sama-sama belajar di Universitas Hindu Banaras dan dikaruniai seorang anak. Selain bahasa Nepal, Karki juga mampu berbicara dalam bahasa Hindi dan sedikit bahasa Inggris.
