Majalengka, Reformasi.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 miliar pada tahun 2025 untuk menyediakan makan bergizi gratis bagi siswa sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP).
Penjabat Bupati Majalengka, Dedi Supandi, menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk menjangkau 192.247 siswa dari berbagai jenjang pendidikan.
Menurut Dedi, tujuan utama dari program ini adalah memastikan siswa mendapatkan asupan gizi yang memadai sekaligus mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan dasar.
“Lebih dari sekadar meningkatkan gizi siswa, program ini juga dirancang untuk mendukung perekonomian lokal,” ujar Dedi dalam keterangannya pada Rabu (18/12/2024).
Libatkan Pengusaha Lokal melalui E-Katalog
Pelaksanaan program ini akan melibatkan pengusaha katering lokal melalui mekanisme e-katalog. Langkah tersebut dinilai memberikan manfaat ganda: pemenuhan kebutuhan makan bergizi gratis bagi siswa sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Dengan memanfaatkan e-katalog, pemerintah menjamin transparansi kerja sama sekaligus memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM) di bidang penyediaan makanan.
“Program ini bukan sekadar pengadaan makan siang gratis, tetapi juga strategi untuk melibatkan pelaku usaha lokal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambah Dedi.
Selain itu, Pemkab Majalengka turut melibatkan kelompok pemberdayaan perempuan yang tergabung dalam Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Kelompok ini telah menerima pelatihan khusus agar dapat berpartisipasi dalam penyediaan makanan sehat dan bergizi bagi siswa.
“Dengan pelibatan kelompok pemberdayaan perempuan, kami berharap mereka dapat berperan aktif dalam mendukung program ini sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga,” ungkap Dedi.
Pengawasan Ketat untuk Keberhasilan Program
Pemkab Majalengka menyadari pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan program ini. Transparansi penggunaan anggaran dan kualitas makanan menjadi fokus utama. Pemkab memastikan bahwa makanan yang disediakan memenuhi standar gizi dan kebersihan yang telah ditetapkan.
Pemerintah daerah juga akan membentuk tim khusus untuk memantau proses penyediaan dan distribusi makanan kepada siswa.
“Kami akan melakukan pengawasan ketat agar program berjalan efektif. Kualitas makanan harus benar-benar terjaga, dan anggaran akan digunakan sebaik mungkin,” tegas Dedi.
