Kuningan, Reformasi.co.id – Persoalan bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, kembali mendapat perhatian serius dari anggota DPRD setempat. Anggota Komisi IV DPRD Kuningan, Satria Rizki Utama, mengungkapkan sejumlah masalah yang mencuat terkait pendataan penerima bansos yang dinilai masih bermasalah.
Menurut Satria, sinkronisasi data menjadi isu utama yang perlu segera ditangani agar distribusi bansos dapat tepat sasaran.
“Dari hasil kunjungan dalam daerah (KDD) ke wilayah Darma, kami menerima banyak masukan dari operator desa. Masalah utama yang diangkat adalah ketidakakuratan data penerima bansos. Ini menjadi perhatian kami di Komisi IV, khususnya setelah rapat dengan mitra kerja seperti Dinas Sosial,” ujar Satria pada Rabu (18/12/2024).
Ia mengungkapkan bahwa masih banyak penerima bansos yang tidak layak mendapat bantuan, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru tidak terdata. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pendataan.
“Data dari lapangan sering kali tidak sesuai dengan data yang diakses oleh pihak di tingkat atas. Akibatnya, keluarga yang sudah mampu masih menerima bantuan, sedangkan keluarga miskin malah terabaikan. Sinkronisasi data ini sangat penting agar ke depan masalah seperti ini tidak terus terulang,” tegasnya.
Satria berharap, melalui perbaikan sistem pendataan dan sinkronisasi data yang lebih baik, distribusi bansos di Kabupaten Kuningan dapat berjalan lebih adil dan tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
