Aksi Massa di KPK, Tuntut Presiden Diadili
Sejumlah aktivis nasional menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, pada Kamis (2/10). Mereka menuntut agar Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), diadili karena dituding terlibat dalam berbagai kasus korupsi. Aksi ini menarik perhatian banyak pihak, termasuk para tokoh yang hadir dalam demonstrasi tersebut.
Dalam aksi tersebut, tampak beberapa tokoh penting seperti Said Didu, Irjen (Purn) Napoleon Bonaparte, Jenderal (Purn) TNI Fachrul Razi, dan Marwan Batubara. Mereka memberikan orasi yang menyuarakan tuntutan terhadap pemerintahan saat ini.
Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, berorasi dari atas mobil komando. Ia menyampaikan kritik terhadap dinasti politik yang dianggap terlalu dominan dalam pemerintahan. Menurutnya, keluarga Jokowi seolah-olah merasa memiliki negara ini. Ia menyoroti bahwa keluarga tersebut kini mendukung Prabowo-Gibran untuk kembali maju dalam Pilpres 2029.
“Menurut saya, keluarga ini sudah terlalu berlebihan. Karena mereka menganggap negara ini punya mereka,” ujar Said Didu saat berorasi di depan Gedung KPK.
Ia juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana keluarga Jokowi yang ingin terus menjadi pejabat, bahkan bisa menjadi kepala pemerintahan. Menurutnya, masyarakat tidak boleh diam terhadap tindakan yang dianggap tidak adil.
“Kami tidak rela Joko Widodo seakan-akan pemilik Indonesia. Karena kami tidak tahu sejarah keluarga itu,” tegas Said Didu.
Ia meminta masyarakat untuk tidak lagi diam terhadap apa yang dianggap sebagai penindasan selama 10 tahun terakhir. “Jadi masa kita semua masih diam?” tanyanya dengan nada keras.
Di sisi lain, Irjen (Purn) Napoleon Bonaparte turut menyampaikan orasi dari atas mobil komando. Ia menegaskan pentingnya KPK tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi. Menurutnya, lembaga antikorupsi ini harus diawasi oleh seluruh rakyat Indonesia.
“Tidak tebang pilih dalam menangani kasus-kasus korupsi yang Anda tangani. Anda dimonitor oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia,” ujarnya.
Sebagai mantan anggota Polri, Napoleon juga menyuarakan pentingnya membubarkan parcok dan melakukan reformasi di tubuh institusi tersebut. Ia menyayangkan istilah parcok yang kini digunakan untuk menggambarkan Polri.
“Saya pribadi sedih mendengar istilah parcok. Tidak rela mendengar istilah parcok. Saya yakin Anda juga tidak pernah rela disebut parcok. Karena di mata saya Anda semua adalah Polri. Bubarkan parcok, selamatkan Polri,” imbuh Napoleon dengan nada penuh semangat.
Aksi ini menunjukkan bahwa ada sebagian masyarakat yang tidak puas dengan kinerja pemerintahan saat ini. Mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para pejabat, terutama terkait dugaan korupsi yang sering dilaporkan. Dengan adanya aksi ini, harapan masyarakat untuk mendapatkan pemerintahan yang bersih dan adil semakin tinggi.