Reformasi.co.id – Baru-baru ini, delapan belas gubernur menggeruduk kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Mereka memprotes anggaran daerah yang dipangkas.
Delapan belas gubernur tersebut tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Mereka mendatangi kementerian keuangan pada Selasa (07/10/2025) untuk menyampaikan keberatan mereka terhadap rencana pemotongan dana transfer ke daerah tahun 2026. Mereka menilai kebijakan tersebut bisa mempersulit pemerintah provinsi dalam membayar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta menekan pembangunan daerah.
Lantas bagaimana potret 18 gubernur yang geruduk kantor Menkeu? Dan bagaimana reaksi sang menteri? Simak penjelasannya.
Seperti diketahui, delapan belas gubernur memprotes kebijakan pemerintah pusat yang memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Sejumlah gubernur dari berbagai provinsi tampak beriringan menuju Gedung Kementerian Keuangan di Jakarta untuk menyampaikan keberatan mereka pada hari Selasa (7/10/2025).
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, bersama para anggota APPSI. Sebanyak 18 gubernur hadir dalam audiensi ini, termasuk Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Dengan tegas, Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara, mengungkapkan alasannya menolak kebijakan Menkeu Purbaya tersebut. Menurutnya, pemotongan anggaran transfer ke daerah bisa menyebabkan berbagai dampak buruk.
“Semuanya tidak setuju karena ada beban PPPK yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar.”
“Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20–30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60–70 persen, itu berat,” ujar Sherly yang ditemui awak media seusai pertemuan.
Belum lagi menurut Sherly, banyak daerah kini kesulitan menyeimbangkan belanja pegawai dengan pembangunan infrastruktur.
“Kalau transfernya dikurangi, mau tak mau daerah akan memotong program lain. Padahal masyarakat menunggu janji-janji pembangunan yang sudah kami tetapkan,” katanya.
Hal senada juga diungkap oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Ia menilai pemotongan TKD justru berpotensi menghambat pemerataan pembangunan di daerah.
“Aceh punya kebutuhan khusus, terutama untuk pembangunan infrastruktur pasca-rekonstruksi. Kalau anggaran dipotong, otomatis banyak program yang akan tertunda,” ujarnya.
Mendengar gelombang protes itu, Menkeu Purbaya memberi respon mengejutkan. Menurutnya, aksi penolakan 18 gubernur adalah hal yang normal.
“Kalau semua orang angkanya dipotong, ya pasti semuanya enggak setuju. Itu normal,” kata Purbaya dilansir dari Instagram @kompas.com.
Ia menegaskan bahwa sebelum meminta tambahan anggaran, pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas belanja dan tata kelola fiskal. Ia ingin semua dana terserap dengan baik dan tepat sasaran.
“Pemerintah pusat tidak mungkin terus menambah beban anggaran tanpa memastikan efektivitas penggunaannya. Banyak daerah yang serapannya rendah dan tidak tepat sasaran. Ini yang harus diperbaiki,” ujarnya.
“Kalau uangnya banyak tapi tidak dibelanjakan dengan efektif, hasilnya juga tidak akan terasa bagi masyarakat. Kita ingin setiap rupiah yang ditransfer berdampak nyata,” ucapnya.
Dalam pandangan Purbaya, protes dari para kepala daerah merupakan bagian dari dinamika demokrasi fiskal yang sehat. Namun, ia berharap semangat yang sama juga ditunjukkan dalam memperbaiki kualitas belanja daerah.
“Kritik boleh, tapi kinerja juga harus ikut naik,” pungkasnya.
