JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN tengah menyiapkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi yang inovatif. Skema ini menawarkan tenor hingga 40 tahun dengan suku bunga tetap sebesar 6% hingga cicilan lunas. Inisiatif ini bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian vertikal yang terjangkau, khususnya di kawasan Transit Oriented Development (TOD) Manggarai, Jakarta.
Persiapan skema pembiayaan ini dilakukan seiring dimulainya pembangunan Hunian Manggarai. Proyek yang dikembangkan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui KAI Properti ini direncanakan akan menghadirkan total 3.784 unit hunian yang terbagi dalam delapan menara. Lokasinya yang strategis terintegrasi dengan salah satu simpul transportasi publik utama di Jakarta.
Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, menjelaskan bahwa skema pembiayaan jangka panjang ini dirancang untuk membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap hunian di pusat kota. Tujuannya adalah agar cicilan lebih terjangkau dan memberikan kepastian suku bunga dalam jangka panjang.
“Memang mandat kita mengurus rumah rakyat. Skema KPR-nya ini kita coba yang 40 tahun dengan bunga 6% sampai lunas. Jadi bunganya tidak akan berubah,” ujar Nixon di sela acara groundbreaking Hunian Manggarai di Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Bersamaan dengan seremoni groundbreaking, BTN dan KAI Properti turut menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Hunian Manggarai. Penandatanganan ini merupakan kelanjutan dari kolaborasi yang telah dirintis sebelumnya melalui Nota Kesepahaman antara kedua pihak.
Kerja sama ini mencakup pengembangan skema pembiayaan, penyediaan layanan perbankan dan transaksi, pemasaran bersama, serta dukungan akses pembiayaan bagi para konsumen. BTN juga akan menyediakan balé by BTN sebagai salah satu kanal untuk pendaftaran minat dan pembayaran Nomor Urut Pemesanan (NUP) Hunian Manggarai.
Nixon menyoroti daya tarik Hunian Manggarai yang terletak pada kombinasi keterjangkauan harga dan lokasinya yang berada di pusat kota, serta kedekatannya dengan jaringan transportasi publik. BTN berkomitmen untuk menjaga harga hunian di proyek ini agar tetap di bawah Rp600 juta.
“Tengah Jakarta, dekat transportasi, harga kita jagain di bawah Rp600 juta. Dapat subsidi suku bunga,” tambah Nixon.
BTN juga akan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan. Proses pembelian akan disesuaikan dengan perkembangan pembangunan proyek untuk memastikan perlindungan konsumen. Sementara itu, pembahasan mengenai pembiayaan konstruksi kepada KAI Properti masih terus berlangsung.
Nixon memandang Hunian Manggarai berpotensi menjadi pilot project pengembangan hunian vertikal terjangkau di pusat Kota Jakarta. Model ini sangat mungkin untuk direplikasi di kawasan-kawasan lain yang berdekatan dengan stasiun maupun simpul transportasi publik lainnya, seiring dengan semakin terbatas dan mahalnya lahan untuk rumah tapak di kota-kota besar.
“Di Jabodetabek stasiun itu banyak sekali. Kami akan mulai dari daerah-daerah stasiun kereta karena lebih mudah. Setelah itu mungkin kita akan bicara kawasan LRT dan MRT,” jelasnya.
Ia menambahkan, hunian vertikal yang terintegrasi dengan transportasi publik semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat perkotaan saat ini, termasuk generasi muda yang sangat mengutamakan kemudahan mobilitas dan kedekatan dengan pusat aktivitas.
“Di Jakarta dan kota besar, mencari landed house sudah sulit dan terlalu mahal. Jadi kita harus realistis, seperti kota-kota lain di dunia, Jakarta pasti ke atas. Anak muda sekarang juga suka, yang penting di tengah kota dan sarana transportasinya dekat,” pungkas Nixon.
Jangkau Masyarakat Lebih Luas
Untuk memperluas jangkauan masyarakat terhadap Hunian Manggarai, BTN menyiapkan dua skema pembiayaan utama: Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan KPR non-subsidi. Skema FLPP ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi kualifikasi pemerintah, sementara KPR non-subsidi dirancang untuk menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas.
Bagi KPR non-subsidi, BTN juga menawarkan program khusus dengan uang muka (DP) mulai dari 5% dan suku bunga promosi yang menarik. Kehadiran kedua skema ini memberikan pilihan pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan calon konsumen Hunian Manggarai.
Skema FLPP ini sejalan dengan tujuan pengembangan Hunian Manggarai untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau di pusat kota bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi ketentuan pemerintah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengapresiasi peran BTN dalam pembiayaan rumah subsidi. Ia menilai kapasitas BTN dalam penyaluran FLPP dapat mendukung pengembangan hunian serupa dengan memanfaatkan aset KAI di lokasi lain.
“Untuk FLPP juara satu, saya nggak ada lawan BTN. Saya mohon Pak Nixon kita bangun lagi di tempat lain, supaya aset-aset kereta api bisa segera dibangunkan,” ujar Maruarar Sirait.
Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, menilai pembangunan Hunian Manggarai sebagai langkah konkret dalam menghadirkan hunian layak dan terjangkau di pusat kota. Ia menekankan pentingnya memastikan hunian tersebut tepat sasaran dan tidak dikuasai untuk kepentingan spekulasi.
“Kita harus adil, satu pelanggan, satu peminat, satu apartemen,” tegas Hashim.
Hashim berharap konsep serupa dapat dikembangkan di aset-aset KAI lainnya sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh hunian terjangkau yang terintegrasi dengan transportasi publik.
Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menyampaikan bahwa Hunian Manggarai dikembangkan di atas lahan seluas sekitar 2,2 hektare dan direncanakan terdiri atas delapan menara dengan ketinggian masing-masing 24 lantai. Sebanyak 1.276 unit akan dibangun di Blok G dalam tiga menara, sementara Blok F akan memiliki lima menara dengan total 2.508 unit.
Keseluruhan proyek juga akan dilengkapi dengan 150 unit retail pendukung. Pilihan hunian bervariasi mulai dari tipe studio seluas 28 meter persegi hingga tipe 52 meter persegi dengan tiga kamar tidur. Pembangunan seluruh proyek ditargetkan berlangsung sekitar 18 bulan.
Bobby menambahkan, pembangunan ini diarahkan untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau di pusat kota, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi kualifikasi pemerintah. Tata kelola proyek juga akan dijaga ketat agar hunian tersebut dapat benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang menjadi sasaran program.