Jakarta, Reformasi.co.id – Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dan Pagar Nusa, dua badan otonom di bawah naungan PBNU, menyatakan kesiapan mereka menghadapi ajakan perang yang disuarakan oleh Garda Bangsa PKB terkait isu muktamar tandingan PKB.
Ketua Umum Pagar Nusa, Nabil Haroen, menegaskan bahwa pihaknya siap merespons tantangan tersebut jika dalam proses klarifikasi nanti terbukti benar bahwa Garda Bangsa memang mengajak perang.
“Kita lihat saat tabayun nanti. Kalau memang benar, kita terima saja tantangan tersebut. Jika ingin konfrontasi fisik, Banser dan Pagar Nusa siap, tinggal Garda Bangsa yang tentukan kapan dan di mana,” ujar Nabil pada Selasa (3/9/2024).
Meskipun demikian, Nabil menekankan pentingnya melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan PBNU untuk meminta pandangan dan arahan dalam menanggapi pernyataan dari Garda Bangsa PKB tersebut.
“Dalam waktu dekat, kami akan berkonsultasi dengan PBNU, meminta arahan dan pertimbangan. Kita semua berada dalam satu komando,” tambah Nabil.
Hal senada disampaikan oleh Kepala Satkornas Banser, Syafiq Syauqi, yang menilai bahwa ajakan perang dari Garda Bangsa PKB perlu dipertanyakan maksud sebenarnya agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru dan menyesatkan.
“Kami mendapat informasi tentang ajakan perang itu. Namun, kami tidak ingin bertindak gegabah. Kami, Banser dan Pagar Nusa, berencana untuk tabayun ke Tommy agar lebih memahami duduk perkaranya dan konteksnya,” kata Syafiq.
Syafiq juga menilai bahwa ajakan perang tersebut mungkin saja muncul dari konflik internal yang sedang melanda PKB. Ia meminta agar Banom NU tidak ditarik-tarik ke dalam konflik ini oleh Garda Bangsa PKB.
“Ansor ini organisasi kemasyarakatan, bukan bagian dari politik praktis. Jika ajakan perang ini muncul karena konflik internal partai, itu justru aneh. Lebih baik Garda Bangsa membantu menyelesaikan masalah internal PKB dan melakukan koreksi diri,” tegasnya.
Menurut Gus Syafiq, instruksi yang diberikan oleh PBNU adalah untuk menyuarakan hak dan wewenang kepemimpinan ulama, bukan untuk mencari kekuasaan. Oleh karena itu, segala bentuk penentangan terhadap aspirasi ini harus dilihat sebagai penentangan terhadap hak dan wewenang ulama.
“Kami akan melaporkan kepada PBNU dan meminta arahan mengenai langkah selanjutnya yang harus kami ambil. Kami juga mengimbau semua kader dan anggota Ansor untuk tetap disiplin dan bertindak sesuai komando pimpinan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Garda Bangsa PKB, Tommy Kurniawan, menyatakan tidak akan ragu membubarkan secara paksa muktamar tandingan yang rencananya digelar pada 2-3 September di Jakarta.
“Jika skenarionya adalah perang, maka kami siap. Garda Bangsa di seluruh Indonesia sudah siap menunggu komando, jika memang harus perang, maka kami siap melawan,” ujar Tommy seperti dikutip Antara di Kantor DPP PKB, Jakarta.
PKB sebelumnya telah mengadakan Muktamar di Bali pada 24-25 Agustus 2024 lalu, yang menghasilkan keputusan untuk mempertahankan Cak Imin sebagai ketua umum.
Ketegangan antara NU dan PKB semakin meningkat setelah bergulirnya Pansus Haji di DPR yang diinisiasi oleh Cak Imin, yang juga menjabat sebagai wakil ketua DPR. PBNU merespons hal ini dengan membentuk tim khusus untuk mengkaji hubungan antara NU dan PKB.