Perkembangan Terbaru dalam Diplomasi Gaza
Upaya diplomatik menuju akhir perang Gaza memasuki tahap baru. Hamas menyatakan bahwa mereka hanya akan menerima rencana damai jika disertai jaminan berakhirnya agresi Israel dan penarikan lengkap pasukan dari wilayah Palestina. Pernyataan ini muncul di tengah negosiasi tidak langsung yang berlangsung di Sharm el-Sheikh, Mesir, dengan partisipasi Amerika Serikat dan sejumlah mediator kawasan.
Presiden AS Donald Trump, yang mengusulkan rencana 20 poin untuk mengakhiri konflik Gaza, menyebut ada “peluang nyata” tercapainya kesepakatan. Namun, isi rencana tersebut masih menimbulkan banyak pertanyaan, terutama mengenai kapan dan bagaimana pasukan Israel benar-benar akan meninggalkan Gaza.
Pejabat senior Hamas, Fawzi Barhoum, menegaskan bahwa pihaknya ingin penghentian total perang dan penarikan lengkap pasukan pendudukan. Hamas juga menolak tekanan untuk melucuti senjata, menganggapnya sebagai hak rakyat Palestina untuk melawan pendudukan.
Sumber Hamas kepada Al Jazeera menyebut bahwa kelompok itu siap melepas sandera Israel secara bertahap, seiring dengan penarikan bertahap militer Israel dari Gaza. “Pelepasan sandera terakhir harus bersamaan dengan penarikan penuh tentara Israel,” kata sumber itu.
Khalil al-Hayya, negosiator utama Hamas, menyampaikan ketidakpercayaan mendalam terhadap Israel. “Kami tidak mempercayai pendudukan, bahkan sedetik pun,” ujarnya kepada media Mesir. Ia menuding Israel telah dua kali melanggar gencatan senjata sebelumnya.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingati dua tahun serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dengan menyebut perang Gaza sebagai perang untuk keberadaan dan masa depan Israel. Netanyahu tidak secara langsung menyebut pembicaraan damai, namun menegaskan tiga tujuan utama perang: mengembalikan semua sandera, menghancurkan kekuasaan Hamas, dan memastikan Gaza tak lagi menjadi ancaman.
Rencana Trump yang dikenal sebagai ‘Board of Peace’ mengusulkan pemerintahan transisi di Gaza yang dijalankan teknokrat Palestina, di bawah pengawasan internasional. Trump disebut akan menjadi pengawas langsung bersama mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, sosok yang dikenal kontroversial di Timur Tengah.
Baik Trump maupun Netanyahu menolak Hamas berperan dalam pemerintahan Gaza pasca-perang. Namun, Hamas menyatakan bersedia tidak ikut dalam struktur pemerintahan, selama rekonstruksi Gaza dilakukan oleh lembaga nasional Palestina.
Negosiasi yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Turki disebut sebagai upaya paling menjanjikan sejauh ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, mengatakan bahwa para mediator tetap fleksibel dan mengembangkan formula baru selama pembicaraan berlangsung. Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, dijadwalkan bergabung dalam pertemuan berikutnya bersama utusan AS seperti Jared Kushner dan Steve Witkoff.
“Partisipasi ini menegaskan tekad para mediator untuk benar-benar mengakhiri perang,” kata al-Ansari.
Namun, di tengah diplomasi yang intens, serangan di lapangan tak kunjung berhenti. Jet tempur dan drone Israel kembali menghantam kawasan Sabra, Tal al-Hawa, hingga jalan menuju kamp Shati di Gaza City pada Selasa malam. Menurut kantor berita resmi Palestina Wafa, sedikitnya 10 warga Palestina tewas, menambah panjang daftar korban yang kini mencapai lebih dari 66.600 jiwa sejak perang dimulai.
Laporan ACLED, lembaga pemantau konflik asal AS, mencatat Gaza telah mengalami lebih dari 11.000 serangan udara dan drone, serta 6.200 kali penembakan artileri dalam dua tahun terakhir, menjadikannya salah satu konflik paling mematikan di dunia modern.
