Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pada tahun 2026. Langkah-langkah strategis telah disiapkan, mulai dari penguatan perencanaan dan penganggaran hingga peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa.
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI mengenai Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (20/8). “Pengelolaan keuangan yang baik bukan hanya tentang bagaimana anggaran dipertanggungjawabkan, tetapi juga bagaimana setiap rupiah yang dikelola dapat dikonversikan menjadi layanan transportasi yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat,” ujar Menhub Dudy dalam keterangan rilisnya yang dikutip di Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk penguatan monitoring dan evaluasi, peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), serta penguatan sistem pengendalian intern. Selain itu, Kemenhub juga fokus pada pengawasan, tindak lanjut pemeriksaan, pengelolaan BMN, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kemenhub juga memanfaatkan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang disediakan Kementerian Keuangan untuk memperkuat integrasi data.
Menhub Dudy menjelaskan bahwa langkah-langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kemenhub dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan dan memastikan anggaran negara memberikan dampak optimal bagi masyarakat. Komitmen ini sejalan dengan pencapaian Kemenhub yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2025. Kemenhub secara konsisten telah mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut sejak 2013.
“WTP merupakan capaian penting yang menunjukkan konsistensi Kemenhub dalam menjaga akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan negara. Namun, WTP kami jadikan sebagai fondasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, bukan sebagai titik akhir. Capaian ini justru mendorong kami untuk bekerja lebih baik, lebih tertib, dan semakin memastikan anggaran negara memberikan manfaat bagi masyarakat,” paparnya.
Penguatan pengelolaan keuangan juga didukung oleh kinerja penerimaan negara yang positif. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenhub pada 2025 mencapai Rp14,07 triliun, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp11,23 triliun, atau mencapai 125,25%. Dari sisi neraca, total aset Kemenhub pada 2025 tercatat Rp654,05 triliun, dengan Aset Konsesi Jasa meningkat Rp11,1 triliun atau 5,97% dibandingkan tahun sebelumnya.
Perkembangan positif ini dipengaruhi oleh adanya perjanjian konsesi baru dan peningkatan nilai investasi mitra, yang menunjukkan pentingnya pengelolaan aset secara optimal untuk mendukung keberlanjutan layanan transportasi. Sementara itu, realisasi anggaran Kemenhub pada 2025 mencapai Rp28,68 triliun atau 88,88 persen dari pagu efektif sebesar Rp32,27 triliun. Angka ini menjadi bagian dari evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar belanja negara lebih efektif, tepat sasaran, dan mendukung pencapaian program transportasi.
Kemenhub juga akan mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan serta meningkatkan kualitas pengelolaan BMN dan PNBP. Seluruh langkah ini akan dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan arahan dan masukan dari Komisi V DPR RI demi memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran. “Melalui penguatan tata kelola keuangan tersebut, Kemenhub memastikan capaian kinerja keuangan tidak berhenti pada angka-angka laporan, tetapi berkontribusi langsung terhadap penyelenggaraan transportasi yang semakin aman, nyaman, terjangkau, dan terkoneksi. Kemenhub akan terus menjaga kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan anggaran dan aset negara yang akuntabel sekaligus berorientasi pada hasil dan manfaat,” imbuhnya.