Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, menilai eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran harus dijadikan momentum strategis bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional. Langkah ini dinilai krusial guna menekan kerentanan perekonomian dalam negeri terhadap lonjakan harga komoditas global.
Johan mengingatkan pemerintah untuk segera menyiapkan langkah mitigasi terukur. Ia menjelaskan bahwa gejolak geopolitik di Timur Tengah berpotensi memicu efek domino terhadap harga minyak mentah, kenaikan biaya logistik, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga membengkaknya biaya produksi serta distribusi bahan pangan.
“Dampaknya akan bergerak menyerupai efek domino. Saat harga minyak dan ongkos logistik melonjak, harga pangan impor ikut tertekan. Jika rupiah melemah terhadap dolar AS di saat bersamaan, beban impor Indonesia akan semakin membengkak,” ujar Johan dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Dari sektor energi, kenaikan harga minyak mentah dunia berisiko memicu tekanan hebat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Johan mengusulkan sejumlah langkah antisipasi, antara lain pengamanan stok dan subsidi BBM, perlindungan masyarakat melalui stabilisasi nilai tukar rupiah dan pengamanan cadangan pangan, serta mendorong kemandirian industri pangan dan energi terbarukan.
“Ketergantungan pada impor pangan dan energi adalah kerentanan strategis. Ketahanan pangan dan energi bukan sekadar isu ekonomi, melainkan bagian integral dari pertahanan negara,” tegasnya.
Menyinggung rencana impor 1.000 ton beras asal AS, Johan meminta pemerintah memberikan penjelasan transparan mengenai detail jenis beras dan peruntukannya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya menegaskan alokasi tersebut murni untuk beras klasifikasi khusus, seperti beras basmati, demi memenuhi segmen konsumen tertentu dan bukan beras konsumsi umum masyarakat. Pemerintah juga memastikan tidak ada impor beras konsumsi umum pada 2026.
Kondisi pasokan pangan domestik saat ini terbilang aman. Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras konsumsi periode Januari–September 2026 mencapai 28,71 juta ton. Selain itu, Perum Bulog mencatat stok beras berada di angka sekitar 5,4 juta ton, dengan penyerapan beras dalam negeri telah menembus 3,4 juta ton atau sekitar 80% dari target tahunan.
Di sektor energi, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan dan menjamin harga Pertalite tetap stabil hingga Desember 2026. Pemerintah juga terus menggenjot produksi energi alternatif untuk menekan impor bensin, yang saat ini masih mencapai 20 juta kiloliter per tahun, melalui pengembangan bioetanol E20 serta penerapan mandatori B50 yang diluncurkan sejak Juli 2026.
Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali mengguncang stabilitas kawasan Timur Tengah, khususnya Selat Hormuz yang menjadi jalur transmisi bagi seperlima pasokan minyak mentah dunia. Ketegangan geopolitik ini langsung memicu kekhawatiran global atas krisis rantai pasok, lonjakan harga energi, dan kenaikan biaya premi asuransi pengiriman barang internasional.
Bagi Indonesia, dampak krisis geopolitik global sering kali menghantam dua sektor paling vital: pasokan energi dan komoditas pangan. Sebagai negara yang masih bergantung pada impor minyak mentah serta beberapa bahan baku pangan utama, dinamika harga global berpotensi menggerus daya beli masyarakat dan menekan APBN melalui kenaikan beban subsidi.
Oleh karena itu, penguatan produksi domestik, optimalisasi program energi terbarukan berbasis sawit seperti B50, serta perbaikan tata kelola cadangan pangan nasional menjadi agenda krusial agar Indonesia mampu menjaga kedaulatan ekonomi di tengah ketidakpastian global.