Malaysia Mendorong Reformasi PBB untuk Mengakhiri Dominasi Hak Veto
Malaysia menunjukkan sikap tegas dalam menyuarakan pentingnya reformasi terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya Dewan Keamanan (DK PBB). Hal ini dilakukan sebagai upaya mengurangi dominasi hak veto yang sering kali menghambat proses perdamaian global. Salah satu contohnya adalah gagalnya upaya gencatan senjata permanen di Gaza, yang seringkali ditolak oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat.
Dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB di New York, Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menyampaikan kekecewaannya terhadap penggunaan hak veto oleh negara anggota tetap DK PBB. Ia menilai bahwa praktik tersebut merupakan “parodi yang menggagalkan perdamaian dunia”. Hasan menyerukan agar langkah-langkah konkrit diambil untuk menghentikan penggunaan hak veto dan memastikan solusi damai dapat ditempuh.
Hasan menekankan pentingnya pertanggungjawaban dari anggota tetap DK PBB melalui Resolusi 76/272: Inisiatif Veto. Selain itu, ia juga menyarankan agar masyarakat internasional terus berupaya mencapai hasil melalui Resolusi 377A (V): Bersatu untuk Perdamaian. Menurutnya, dunia tidak boleh terus diam menghadapi penolakan terhadap suara kolektif mayoritas hanya karena satu negara menggunakan hak veto.
Pernyataan keras ini datang setelah Amerika Serikat kembali menggunakan hak vetonya pada Kamis (18/9) lalu. Kali ini, AS menggagalkan rancangan resolusi yang menyerukan gencatan senjata permanen di Gaza, pembebasan sandera oleh Hamas, dan penghapusan blokade bantuan oleh Israel. Rancangan tersebut didukung oleh 14 dari 15 anggota DK PBB, termasuk 10 anggota tidak tetap. Namun, dengan adanya veto dari AS, rancangan tersebut gagal disahkan.
Hasan menjelaskan bahwa dunia perlu memberikan tanggapan tegas terhadap kegagalan DK PBB dalam memenuhi aspirasi Majelis Umum dan masyarakat internasional. Di hadapan delegasi negara lain, Malaysia mengusulkan tiga langkah konkret untuk mengatasi isu Gaza. Pertama, tindakan nyata terhadap pasukan pendudukan, termasuk akuntabilitas atas pelanggaran hukum internasional. Kedua, dukungan jangka panjang bagi Palestina dalam membangun negara yang merdeka dan berpemerintahan sendiri. Terakhir, reformasi terhadap PBB, khususnya dalam menghapus dominasi veto di DK PBB.
Pernyataan Malaysia menegaskan posisi negara tersebut sebagai salah satu negara yang vokal dan tegas dalam membela Palestina. Selain itu, Malaysia juga menunjukkan komitmen untuk mendorong tata kelola PBB yang lebih adil dan demokratis. Dengan sikap ini, Malaysia menunjukkan bahwa ia siap menjadi bagian dari upaya global untuk menciptakan sistem multilateral yang lebih efektif dan inklusif.