JAYAPURA – Penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni menekankan pentingnya mempercepat proses pengurusan mutasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi setempat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan efektivitas pelayanan publik serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
“Pemanggilan apel gabungan ini merupakan bagian dari upaya mempercepat proses administrasi dan memastikan kinerja birokrasi lebih baik,” katanya saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Gubernur Papua di Kota Jayapura, Senin.
Menurut dia, masih banyak ASN yang secara administrasi tercatat sebagai pegawai Pemerintah Provinsi Papua, tetapi bekerja di instansi lain. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan sumber daya manusia dan berdampak pada penggunaan anggaran.
“Percepatan mutasi ASN perlu dilakukan secara tertib dan sesuai aturan yang berlaku. Mutasi bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan bagian dari upaya memperkuat kinerja birokrasi agar lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Agus Fatoni menegaskan bahwa mutasi harus dilakukan dengan cepat, namun tetap transparan dan sesuai prosedur. Ia mengingatkan agar tidak ada proses administrasi yang lambat yang dapat menghambat pelayanan publik.
Kondisi tersebut, menurut dia, tidak hanya mengacaukan sistem administrasi kepegawaian, tetapi juga membebani keuangan daerah. Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintah provinsi untuk bekerja sama dalam mempercepat proses mutasi ASN.
Beberapa langkah yang diperlukan antara lain:
- Memastikan data ASN yang tercatat di sistem sudah akurat dan terupdate.
- Melakukan evaluasi terhadap kebutuhan tenaga di setiap instansi agar mutasi dapat dilakukan secara tepat sasaran.
- Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk mempermudah proses administrasi.
- Mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan mutasi.
Dengan percepatan mutasi ASN, diharapkan pelayanan publik dapat lebih optimal dan anggaran daerah digunakan secara efisien. Selain itu, kinerja birokrasi akan semakin profesional dan mampu menjawab tantangan pembangunan di wilayah Papua.
