Aksi Massal Guru Honorer Madrasah di Sumedang
Ribuan guru honorer madrasah di Kabupaten Sumedang, yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGMI), menggelar aksi untuk menuntut kepastian status dan kesejahteraan mereka. Dengan jumlah sekitar 1.411 orang, para guru ini memilih untuk datang langsung ke gedung DPRD Sumedang guna menyampaikan keluhan mereka. Aksi ini dimulai dari pertemuan di Sekretariat PGMI pada Senin (1/10), kemudian dilanjutkan dengan perjalanan menuju DPRD.
PGMI Berkomitmen pada Perjuangan Kolektif
Sekretaris Umum PGMI Kabupaten Sumedang, H. Urip Maryana, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk solidaritas dari ribuan guru madrasah yang telah lama mengabdi tanpa mendapatkan hak setara dengan guru-guru lainnya. Ia menegaskan bahwa perjuangan ini bukan hanya gerakan lokal, tetapi juga bagian dari perjuangan nasional yang menuntut keadilan sosial sesuai dengan sila kelima Pancasila.
“Pada hari Sabtu nanti kita akan bersilaturahmi ke DPRD Kabupaten Sumedang beserta jajarannya untuk memikirkan nasib dan kesejahteraan guru madrasah yang belum menjadi PNS, belum tersertifikasi, dan belum diangkat PPPK. Ada 1.411 orang guru yang sudah lama mengabdi namun belum mendapatkan haknya,” ujar Urip.
Ia juga menambahkan bahwa Kemenag sudah diberi tahu tentang aksi ini dan siap mendampingi para guru. Momentum Hari Kesaktian Pancasila menjadi dasar bagi para guru untuk menuntut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk guru madrasah.
Pengabdian Selama 20 Tahun Tanpa Kejelasan
Salah satu guru honorer di MIS Ketib, Kecamatan Sumedang Utara, Omo Tarma (50), mengungkapkan bahwa dirinya telah mengabdi sebagai guru honorer selama lebih dari 20 tahun tanpa kepastian status. Ia bahkan menyebutkan bahwa istri dari dirinya juga bekerja sebagai guru honorer.
“Saya menjadi guru sejak 2002, istri saya pun sama-sama guru honorer. Kami berharap aspirasi ini didengar dan semoga segera ada kepastian, minimal diangkat menjadi PPPK atau CPNS. Itu akan menjadi kado terbesar bagi guru-guru madrasah,” ungkap Omo penuh harap.
Momentum untuk Keadilan dan Kesejahteraan
Gerakan besar dari ribuan guru madrasah di Sumedang diharapkan menjadi momen penting untuk membuka jalan menuju kesejahteraan yang lebih adil. Meskipun masih berstatus honorer, para guru ini tidak pernah berhenti memberikan pengajaran kepada generasi bangsa.
Para guru ini kini menantikan langkah nyata dari DPRD Sumedang, pemerintah daerah, hingga Kementerian Agama agar pengabdian panjang mereka mendapat kepastian hukum dan kesejahteraan yang layak. Dengan dukungan dari organisasi seperti PGMI, diharapkan kebutuhan para guru honorer madrasah dapat segera terpenuhi dan mendapatkan perlakuan yang setara dengan rekan-rekan mereka yang sudah menjadi PNS atau PPPK.