Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Membangun Pendidikan Berkualitas di Maluku Utara
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Republik Indonesia, Abdul Mu’ti, memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dalam menyukseskan program revitalisasi dan digitalisasi pendidikan di provinsi tersebut. Apresiasi ini disampaikan saat acara Silaturahmi Menteri Dikdasmen bersama para pendidik SMA/SMK/SLB se-Maluku Utara yang diadakan secara hybrid dengan pusat di SMAN 4 Ternate pada 13 Desember 2025.
Mendikdasmen menyatakan kepuasannya karena program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran telah berjalan baik di Maluku Utara. Ia berharap seluruh program yang telah dilaksanakan benar-benar bermuara pada peningkatan kualitas pendidikan, sesuai dengan visi nasional pendidikan bermutu untuk semua.
“Pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, tetapi juga transformasi keterampilan dan nilai. Ini menyangkut peradaban bangsa, kualitas kompetensi, dan kesejahteraan guru,” ujar Abdul Mu’ti. Ia juga menekankan pentingnya penguatan karakter, pembelajaran mendalam (deep learning), serta langkah-langkah solutif dalam menghadapi tantangan rendahnya capaian literasi global dan tingginya paparan konten digital yang tidak edukatif pada anak.
Anggaran Revitalisasi Pendidikan yang Besar
Gubernur Sherly Tjoanda menyampaikan bahwa perhatian Pemerintah Pusat terhadap Maluku Utara di bidang pendidikan sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun 2025, Maluku Utara menerima anggaran revitalisasi pendidikan sebesar Rp92,035 miliar untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
Rinciannya, sebanyak 35 SMA menerima anggaran revitalisasi dengan total Rp36,45 miliar, 33 SMK dengan total Rp48,83 miliar—terbanyak berada di Halmahera Utara—serta 7 SLB dengan total Rp6,75 miliar yang mendukung layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
“Ini adalah investasi besar bagi masa depan anak-anak Maluku Utara. Revitalisasi ini bukan hanya soal bangunan, tetapi soal tanggung jawab kita bersama menjaga kualitas dan keberlanjutan pendidikan,” tegas Gubernur Sherly.
Langkah Strategis dalam Digitalisasi Pendidikan
Gubernur juga melaporkan sejumlah langkah strategis daerah dalam mendukung digitalisasi pendidikan, di antaranya penanganan sekitar 80 titik sekolah yang belum memiliki akses sinyal, serta dukungan pembiayaan melalui APBD untuk membantu sekolah-sekolah di wilayah kepulauan. Ia menegaskan bahwa di Maluku Utara tidak ada pungutan uang sekolah maupun uang komite, sehingga pendidikan benar-benar gratis dan inklusif.
Selain itu, Pemerintah Provinsi terus mendorong peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Tahun 2026 direncanakan peningkatan dukungan bagi guru honorer, pemberian beasiswa, serta penguatan kapasitas melalui uji kompetensi dan penilaian berkelanjutan. Saat ini, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan Maluku Utara berada di angka 46, yang masih memerlukan kerja keras bersama untuk ditingkatkan.
Proyeksi Perhatian Pemerintah Pusat pada Tahun 2026
Menatap tahun 2026, perhatian Pemerintah Pusat terhadap Maluku Utara diproyeksikan semakin besar. Usulan revitalisasi satuan pendidikan meningkat signifikan dari 226 unit pada 2025 menjadi 785 unit pada 2026, mencakup SD, SMP, PAUD, hingga PKBM. Bahkan, implementasi SMA Terbuka direncanakan mulai 2026 sebagai solusi pendidikan di wilayah kepulauan.
Gubernur Sherly mengajak seluruh guru dan tenaga pendidik untuk menjawab perhatian besar ini dengan komitmen, integritas, dan inovasi pembelajaran.
“Mari kita jadikan sekolah sebagai pusat pembentukan karakter dan akhlak. Pemerintah Provinsi akan terus mendampingi dan memastikan tidak ada satu pun sekolah di Maluku Utara yang tertinggal,” pungkasnya.
Acara silaturahmi ini menjadi penegasan kuat sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam membangun pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan bagi seluruh anak bangsa.
