Penutupan Dapur MBG di Makassar Mengganggu Kesejahteraan Siswa
Sebanyak 3.569 siswa dari 12 sekolah di Kota Makassar kehilangan manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini terjadi setelah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 02 Kecamatan Panakkukang ditutup. Sekolah-sekolah yang terdampak antara lain SD Inpres Tamamaung 1, 2, 3, SD Negeri Tamamaung, SD Negeri Tamamaung 1, SD Inpres Karuwisi 2, SD Inpres Panaikang 1/1, SD Inpres Panaikang 2/1, SD Inpres Pampang 1, SD Inpres Pampang 2, SD Rama Sejahtera, dan SMP Rama Sejahtera.
Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Achi Soeleman, mengonfirmasi penutupan layanan tersebut. Menurutnya, penutupan tidak dilakukan karena pemangkasan harga per porsi, tetapi karena dapur tidak memenuhi standar operasional prosedur, khususnya terkait sanitasi dan pengelolaan limbah. Ia menegaskan bahwa protap harus sesuai dengan yang ada sekarang, termasuk izin operasional dan lain-lain. Jika sanitasi tidak terpenuhi, maka dapur harus ditutup.
Achi menjelaskan bahwa dapur MBG Panakkukang 02 bisa beroperasi kembali jika sudah memenuhi standar operasional prosedur. Namun, muncul kabar bahwa penutupan dapur ini disebabkan oleh penurunan harga satuan makanan menjadi Rp6.500 per porsi. Achi membantah isu tersebut. Penutupan ini juga berdampak pada belasan pekerja yang kehilangan pekerjaan, sementara ribuan siswa kembali membawa bekal dari rumah.
Mitra Badan Gizi Nasional (BGN), Arifin Gassing, mengonfirmasi adanya penurunan harga. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak mengerti mengapa harga dinaikkan menjadi Rp6.500. Menurutnya, petunjuk Presiden lebih besar dari itu. Perubahan harga tersebut disebut mengikuti arahan Kepala SPPG, Surianty. Namun hingga kini, upaya konfirmasi kepadanya belum mendapat tanggapan.
Wakil Ketua DPRD Sulsel Rahman Pina merespons penutupan 12 dapur MBG di Makassar yang menyebabkan ribuan siswa kehilangan layanan gizi harian. Politisi partai Golkar Sulsel ini menegaskan bahwa penutupan dapur tidak boleh menghambat hak anak sekolah untuk tetap mendapatkan makanan bergizi. Menurutnya, BGN harus segera mencari solusi agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu tetap berjalan tanpa terputus.
Rahman Pina menekankan bahwa selama ini siswa telah merasakan manfaat nyata dari program MBG. Karena itu, keberlangsungan program harus dijaga meski ada kendala teknis di lapangan. Ia berharap seluruh pihak, baik pemerintah daerah, BGN, maupun mitra pelaksana, bekerja sama memastikan layanan MBG tetap berjalan. Menurutnya, gizi yang baik bagi anak-anak merupakan investasi masa depan bangsa.
Manfaat Program MBG Terasa di Jeneponto
Program Makan Bergizi Gratis mulai dirasakan manfaatnya oleh siswa UPT SMAN 3 Jeneponto. Sejak berjalan sebulan terakhir, pihak sekolah menilai makanan disalurkan sudah sesuai standar. Kepala SMAN 3 Jeneponto, Sitti Suriani, mengatakan bahwa alhamdulillah bagus tawwa dan layak konsumsi. Menu yang disajikan tetap bervariasi dan memenuhi kebutuhan gizi.
Pada awal distribusi, pihak sekolah sempat melayangkan komplain karena kualitas menu dinilai kurang. Namun, pengelola dapur segera melakukan perbaikan. Suriani menjelaskan bahwa dulu agak kering makanannya, tapi setelah ia sampaikan langsung, kini sudah aman sampai sekarang. Tercatat, ada 335 siswa di SMAN 3 Jeneponto yang menerima manfaat MBG.
Makanan biasanya disantap di ruang kelas masing-masing saat jam istirahat. Omprengan diantar sekitar pukul 9 pagi dan dijemput lagi pukul 14.00 Wita. Ia menegaskan bahwa program ini hanya menyasar siswa, bukan guru. Jika ada siswa berhalangan hadir, jatah makanan biasanya diambil pengelola agar tidak terbuang.
Evaluasi Kualitas Dapur MBG Pasca Keracunan Siswa
Program MBG kembali mendapat sorotan tajam setelah kasus keracunan siswa akibat konsumsi paket makanan terus meningkat di sejumlah daerah. Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, mendesak BGN segera melakukan evaluasi menyeluruh. Menurutnya, setiap SPPG yang bermasalah tidak boleh lagi diberi toleransi. Setiap dapur MBG yang melakukan kesalahan, apalagi kesalahan sangat fatal seperti kita saksikan, harus ditutup, bahkan tukangannya juga ditindak.
Ia meminta dilakukan investigasi untuk memastikan penyebab utama kasus keracunan. BGN punya tugas berat menelusuri apa sebenarnya yang terjadi di balik MBG. Jangan-jangan ada faktor lain, bahkan sabotase. Sebelumnya, evaluasi serupa juga sudah disuarakan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kesehatan, dalam memastikan kompetensi para petugas dapur MBG.
Dalam sembilan bulan pelaksanaan, tercatat ribuan siswa menjadi korban keracunan. Data BGN menunjukkan 4.711 kasus dari total 1 miliar porsi yang diproduksi, sementara laporan CISDI bahkan mencatat 5.626 kasus di 17 provinsi. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman meminta pengawasan ketat terhadap seluruh dapur MBG di wilayahnya. Disampaikan usai bertemu Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Wilayah Sulsel, Handayani Syaukani, Kamis (25/9/2025).
Ia menegaskan ingin memastikan anak-anak mendapat makanan sehat dan bergizi setiap hari. Karena itu, pengawasan terhadap dapur dan tenaga yang terlibat sangat penting. Setelah pertemuan, gubernur bersama tim meninjau salah satu dapur SPPG di kawasan Center Point of Indonesia (CPI). Ia mengecek langsung kondisi ruangan, peralatan, sarana pendukung, hingga proses distribusi makanan ke sekolah-sekolah penerima manfaat.
