WASHINGTON – Pemerintah Amerika Serikat (AS) bersiap menjatuhkan sanksi ekonomi terberat dalam sejarah terhadap Iran. Langkah ini merupakan bagian dari upaya isolasi ekonomi terkoordinasi terbesar yang pernah ada di dunia.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyampaikan bahwa tekanan ekonomi ini akan melibatkan seluruh sekutu AS. “Ini akan menjadi bentuk isolasi ekonomi terkoordinasi paling masif dalam sejarah,” ujarnya seperti dikutip dari laporan CNBC Internasional oleh Anadolu pada Jumat (21/8/2026).
Bessent menekankan bahwa pemerintah AS tidak akan memberikan ruang kompromi. Ia secara terbuka memperingatkan negara-negara sekutu untuk segera memilih posisi: mendukung langkah AS atau menjadi penentangnya. “Jika Anda tetap bersikeras bertransaksi dengan Iran baik berupa transfer uang, pembelian minyak, maupun pengiriman melalui jalur laut, maka Departemen Keuangan dan Pemerintah AS akan mengerahkan seluruh kekuatan hukum untuk menindak Anda,” tegasnya.
Menurut Bessent, situasi saat ini menuntut seluruh dunia dan negara sekutu AS untuk mengambil keputusan tegas. Ia menambahkan, “Kami akan menghancurkan perekonomian rezim pembunuh ini. Langkah ini akan membatasi kemampuan mereka dalam menyebarkan pengaruh melalui kelompok-kelompok proksinya. Hasilnya, Iran tidak akan sanggup membayar pasukannya, yang berujung pada lonjakan inflasi besar-besaran, baik pada harga pangan maupun barang umum.”
Bessent juga menyampaikan bahwa serangkaian kebijakan ekonomi ini diyakini mampu menurunkan harga minyak dunia secara signifikan, bahkan lebih cepat daripada dampak lonjakan harga akibat ketegangan di Selat Hormuz.
Ketegangan antara AS dan Iran sempat mereda ketika kedua negara menyepakati gencatan senjata pada April lalu, disusul penandatanganan kesepakatan kerangka kerja pada 17 Juni 2026 sebagai pijakan menuju perjanjian damai permanen. Namun, proses negosiasi tersebut mendadak stagnan akibat perbedaan pandangan mengenai jaminan keamanan serta kebebasan navigasi di Selat Hormuz, salah satu Jalur Komunikasi Laut (SLOC) paling vital bagi distribusi minyak dan perdagangan energi global.
Ketiadaan titik temu dalam diplomasi tersebut memicu kembali bentrokan militer secara terbuka. AS melancarkan serangkaian serangan udara ke sejumlah wilayah strategis di dalam negeri Iran. Sebagai balasan, pasukan militer Iran membalas dengan menggempur fasilitas serta pangkalan militer AS yang tersebar di beberapa negara Arab, termasuk Yordania, Bahrain, dan Kuwait.
