JAKARTA – Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengimbau negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura untuk tidak sekadar melayangkan protes terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan. DPR menilai kedua negara tersebut memiliki kepentingan karena adanya pengusaha perkebunan sawit di Indonesia, sehingga seharusnya turut berkontribusi dalam upaya pencegahan.
Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menjelaskan bahwa Indonesia perlu memberikan pemahaman kepada negara tetangga mengenai kompleksitas penanganan karhutla, termasuk luasnya wilayah yang menjadi tantangan.
“Ya saya kira ya kita memberi penjelasan pemahaman ke negara tetangga, bahwa Indonesia agak rumit juga menanganinya karena luasnya wilayah,” ujar Marwan saat dihubungi pada Jumat (21/8/2026).
Marwan menambahkan, Malaysia dan Singapura juga memiliki kepentingan usaha perkebunan sawit di Indonesia. Oleh karena itu, kedua negara dinilai seharusnya ikut membantu upaya pencegahan karhutla.
“Tapi perlu juga disadarkan bahwa Malaysia, Singapura juga punya kebun juga di Indonesia. Ya jangan memprotes, tapi ikut dong pencegahan. Dia buka sawit juga di sini, baik perusahaan maupun orang per orang,” tegasnya.
Menurut Marwan, Indonesia terbuka untuk menerima bantuan dari Malaysia dan Singapura dalam penanganan karhutla. Namun, ia menekankan agar kedua negara tersebut juga melakukan introspeksi terkait keberadaan usaha perkebunan mereka yang dinilai memiliki kaitan dengan kondisi di lapangan.
Marwan berpendapat bahwa Malaysia dan Singapura tidak seharusnya hanya menyampaikan protes atas kejadian karhutla di Indonesia. Ia menilai kedua negara juga memiliki peran dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan.
“Nah, jadi jangan asal protes dong. Nah, gitu kira-kira. Justru menurut kita, ya mereka punya peran juga dalam munculnya kebakaran hutan ini, gitu,” katanya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyatakan bahwa Indonesia tetap dapat menyampaikan permintaan maaf secara kenegaraan sekaligus membuka ruang untuk menerima bantuan dari negara tetangga. Namun, ia mengingatkan bahwa kondisi tersebut perlu dilihat pula dari aktivitas di lapangan.
“Ya dari sisi kenegaraan kita boleh minta maaf, butuh bantuan. Tapi dari sisi perilaku di lapangan, mereka juga punya peran di situ,” pungkasnya.