Pemerintah Indonesia menggelar dialog penting dengan Delegasi Uni Eropa dan para Duta Besar Negara-Negara Anggota Uni Eropa guna memperkuat hubungan ekonomi dan mempercepat implementasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan apresiasinya atas kehadiran Delegasi Uni Eropa dan para Duta Besar. Ia melihat IEU CEPA sebagai ‘game changer’ yang akan memperkuat perdagangan, investasi, diversifikasi rantai pasok, dan ketahanan ekonomi bilateral di kawasan ASEAN/Indo-Pasifik.
Jika IEU CEPA diimplementasikan awal tahun depan, Indonesia akan mendapatkan akses pasar baru dengan 90,4% pos tarif langsung menjadi 0% dan 8,37% berkurang bertahap. Hal ini diharapkan dapat memperluas ekspor komoditas unggulan seperti sawit, alas kaki, kopi, furnitur, produk pertanian/perikanan, dan telekomunikasi. Sementara itu, Uni Eropa akan memperoleh akses pasar yang lebih luas di Indonesia serta pasokan produk yang lebih kompetitif.
“Dari perkembangan IEU CEPA, dokumentasi dalam versi bahasa Inggris sudah segera diselesaikan, dan ditargetkan di bulan Oktober mudah-mudahan bisa ditandatangani. Sesudah ditandatangani akan dibawa ke Parlemen Uni Eropa untuk mendapatkan ratifikasi. Di Indonesia sendiri, Pak Menteri Perdagangan sudah berkonsultasi dengan DPR. Indonesia akan menggunakan mekanisme Perpres karena sudah didiskusikan dengan DPR, sehingga implementasinya akan lebih cepat,” jelas Airlangga.
Ratifikasi Perjanjian IEU CEPA diharapkan membuka potensi investasi baru di Indonesia. Pemerintah mendorong investasi Uni Eropa pada sektor bernilai tambah tinggi seperti manufaktur maju, energi terbarukan, kendaraan listrik (EV), digital, dan farmasi, yang bertujuan mendukung transfer teknologi dan transformasi industri domestik.
“Sekarang Eropa juga menjadi salah satu partner investasi Indonesia sebagai sektor, dan bagi Eropa juga. Terlihat dalam beberapa waktu belakangan, banyak sekali Indonesia mendapatkan kunjungan dari negara-negara Eropa dan mereka membawa business delegation yang besar,” tutur Airlangga.
Airlangga menambahkan bahwa Generalised Scheme of Preferences (GSP) Indonesia akan berakhir akhir tahun ini. Dengan segera diratifikasinya IEU CEPA, kesenjangan yang mungkin terjadi dapat terhindarkan.
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Y.M. Denis Chaibi, mengapresiasi agenda yang diselenggarakan Indonesia. Menurutnya, ini adalah kesempatan bagi Negara-Negara Anggota Uni Eropa untuk menyatakan komitmen politik dalam menandatangani CEPA sesegera mungkin dan menindaklanjuti proses ratifikasi. “Ratifikasi ini akan memicu minat yang kuat untuk berinvestasi di Indonesia bagi perusahaan-perusahaan Eropa,” jelas Dubes Denis.
Dubes Denis sependapat dengan Menko Airlangga mengenai peningkatan kunjungan pejabat, delegasi bisnis, hingga keluarga kerajaan dari Eropa ke Indonesia untuk memanfaatkan IEU CEPA. Ia juga menyebutkan Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa Maros Sefcovic akan berkunjung ke Indonesia pada akhir Oktober atau awal November.
“Selain itu, pertemuan semacam ini memungkinkan Negara-Negara Anggota Uni Eropa untuk lebih banyak berinteraksi dengan kementerian terkait, sehingga kita dapat mempersiapkan implementasi CEPA dan membuka potensi investasi seperti yang telah Pak Menko Airlangga sebutkan. Kami sangat senang bahwa APINDO juga mengusulkan Joint Task Force sehingga pelaku bisnis dapat terlibat dalam persiapan CEPA, baik di tingkat teknis maupun secara bilateral dengan Negara-Negara Anggota Uni Eropa,” kata Dubes Denis.
Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, jajaran Eselon I dari Kemenko Perekonomian, Kemenko Pangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Duta Besar dan perwakilan dari berbagai negara anggota Uni Eropa.