Karhutla Kalimantan Mengancam Ekonomi Lokal, Pemerintah Perluas Penanganan Intensif

0
13
Karhutla Kalimantan Mengancam Ekonomi Lokal, Pemerintah Perluas Penanganan Intensif
Warga berupaya memadamkan kebakaran lahan yang mendekati permukiman warga di Kelurahan Sabaru, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Sabtu (15/8/2026). (ANTARA FOTO/Auliya Rahman)

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan telah menimbulkan dampak negatif signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Pemerintah mengakui bahwa kegiatan ekonomi di area terdampak terganggu akibat kebakaran, sehingga diperlukan upaya penanganan yang lebih komprehensif untuk mencegah meluasnya dampak buruk tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah penanganan karhutla, terlebih Indonesia telah memasuki fenomena El Nino yang memperbesar risiko kebakaran karena kondisi cuaca yang semakin kering.

“Tentu ada dampak perekonomian di wilayah tersebut karena kegiatan ekonomi kan terganggu. Ditambah lagi perlu ada penanggulangan terhadap karhutla tersebut,” ujar Airlangga saat ditemui di kantornya di Jakarta, seperti dikutip dari Antara pada Jumat (21/8/2026).

Menurut Airlangga, situasi ini menjadikan penanganan karhutla sebagai prioritas mendesak yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah.

“Ya kan sekarang kita sedang memerangi karhutla, karena memang dalam situasi seperti sekarang ini sudah masuk ke El Nino. Jadi ada beberapa hal yang harus diselesaikan,” jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah telah mengerahkan sebanyak 12.880 personel gabungan untuk menangani karhutla di wilayah Kalimantan. Selain itu, pemerintah juga berupaya menambah ketersediaan sumber air dengan membangun dan mengaktifkan sumur bor di beberapa wilayah yang menjadi prioritas penanganan.

Penguatan upaya penanganan difokuskan pada tiga provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Operasi yang dijalankan mencakup patroli rutin, pemantauan titik panas, upaya pemadaman api, pembasahan lahan, hingga pendinginan area bekas terbakar untuk mencegah api muncul kembali.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, melalui keterangan tertulis menjelaskan bahwa penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, petugas pemadam kebakaran, hingga partisipasi aktif masyarakat.

Dari total personel yang dikerahkan, sebanyak 1.410 personel bertugas di Kalimantan Barat, 10.700 personel di Kalimantan Tengah, dan 770 personel di Kalimantan Selatan. Personel gabungan ini berasal dari berbagai instansi, termasuk Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, pelaku usaha, relawan, serta masyarakat umum.

Tugas mereka meliputi pemantauan titik panas dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait potensi maupun kejadian karhutla. Penanganan di lapangan dilaksanakan melalui patroli terpadu, pemeriksaan lokasi, pemadaman darat, pembasahan dan pendinginan area yang telah terbakar, penyekatan api, serta penjagaan kawasan yang dinilai rawan terbakar.

Koordinasi operasi penanganan dilakukan melalui posko terpadu yang berfungsi untuk menetapkan lokasi prioritas serta mengarahkan alokasi personel dan peralatan yang dibutuhkan.

“Penanganan tidak hanya diarahkan untuk memadamkan api, tetapi juga memastikan area yang telah terbakar mendapat pembasahan dan pendinginan agar tidak kembali terbakar,” tegas Ristianto.

Untuk mendukung kelancaran operasi, pemerintah telah menyiapkan berbagai perlengkapan seperti kendaraan, pompa air, pompa jinjing, selang pemadam, tangki fleksibel (flexible tank), alat komunikasi, serta alat pelindung diri. Dukungan udara juga disiapkan berupa helikopter patroli, pesawat patroli sayap tetap, dan helikopter yang dilengkapi fasilitas pengebom air.

Kondisi cuaca kering yang diperparah oleh El Nino menyebabkan ketersediaan sumber air permukaan menjadi terbatas. Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah secara proaktif membangun dan mengaktifkan sumur bor di sejumlah wilayah yang menjadi prioritas.

Keberadaan sumur bor diharapkan dapat mempermudah dan memperpendek jarak pengambilan air, sekaligus mempercepat proses pengisian peralatan pemadaman di lapangan. Ketersediaan sumber air menjadi sangat krusial, terutama dalam penanganan karhutla di lahan gambut. Bara api yang dapat bertahan di bawah permukaan tanah berpotensi kembali menyala jika proses pembasahan tidak dilakukan secara menyeluruh dan efektif.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini