Kebuntuan Politik Prancis: PM Baru, Pemilu Ulang, atau Pemakzulan Macron

Perancis Kembali Menghadapi Kekacauan Politik

Perancis kembali memasuki masa turbulensi politik setelah Perdana Menteri Sebastien Lecornu secara mendadak mengundurkan diri pada Senin (6/10/2025). Pengunduran dirinya menjadikannya perdana menteri dengan masa jabatan terpendek dalam sejarah modern Perancis. Meski mundur, PM Perancis Lecornu belum sepenuhnya meninggalkan panggung politik.

Istana Élysée mengumumkan bahwa Presiden Emmanuel Macron memintanya memimpin “negosiasi akhir” sebelum Rabu malam untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan parlemen. Dalam unggahan di X, Lecornu mengonfirmasi penugasan tersebut. “Saya akan memberi tahu kepala negara pada Rabu malam apakah ini memungkinkan atau tidak, sehingga ia dapat menarik semua kesimpulan yang diperlukan,” tulisnya.

Langkah itu menandakan Macron berupaya membeli waktu sebelum mengambil keputusan besar. Namun, presiden juga memberi sinyal siap bertindak jika negosiasi berakhir buntu. Lecornu dilaporkan telah menyampaikan kepada Macron bahwa ia tak akan kembali menjabat, bahkan jika perundingan berhasil. Keputusan itu menyoroti betapa sulitnya posisi perdana menteri dalam situasi politik saat ini.

Sejak 2022, Macron sudah menunjuk lima perdana menteri. Lecornu menjadi yang ketiga sejak pemilihan parlemen dadakan musim panas lalu. Pemilu itu meninggalkan Perancis dalam kondisi “parlemen gantung”, terpecah menjadi tiga blok besar yakni aliansi sentris Macron, koalisi sayap kiri, dan partai sayap kanan ekstrem National Rally. Tak ada satu pun yang memiliki mayoritas, dan masing-masing lebih sibuk memperkuat basis politik menjelang Pilpres 2027 ketimbang mencari kompromi.

Situasi Politik yang Memburuk

Situasi politik kian diperburuk oleh tekanan ekonomi. Defisit fiskal Prancis kini mendekati 6 persen dari PDB, dua kali lipat dari batas yang ditetapkan Uni Eropa. Tingkat utang negara juga termasuk tertinggi di blok tersebut. Kondisi ini menyebabkan dua pendahulu Lecornu kehilangan jabatan setelah gagal meloloskan anggaran penghematan di parlemen yang terfragmentasi. Lecornu sendiri tampaknya akan mengalami hal serupa.

Penunjukan kabinetnya pada Minggu (5/10/2025) memperburuk situasi. Dengan memilih banyak wajah lama, Lecornu memicu kemarahan di berbagai pihak. Kaum konservatif menilai kabinet itu gagal mencerminkan “perubahan arah” yang dijanjikan. Di sisi lain, sebagian oposisi melihatnya sebagai bukti bahwa Macron belum siap berkompromi.

Kini, seluruh beban berada di pundak presiden Perancis, dengan empat opsi utama yang dapat ia ambil:

Empat Opsi yang Dapat Dipilih Macron

1. Menunjuk Perdana Menteri Baru
   
   Langkah tercepat bagi Macron adalah menunjuk perdana menteri baru. Ia bisa mencoba lagi dari lingkaran sentrisnya, tetapi pengalaman dengan Lecornu menunjukkan pendekatan ini berisiko tinggi. Pemerintahan yang didominasi kubu Macron kemungkinan besar akan menghadapi perlawanan keras dari partai-partai lain. Alternatifnya, Macron dapat menunjuk figur moderat dari oposisi atau seorang teknokrat netral. Namun, pilihan ini juga berisiko. Tokoh dari kiri akan menekan Macron untuk mengendurkan reformasi ekonomi, sementara figur dari kanan bisa memicu kemarahan kubu kiri. Selain itu, jabatan perdana menteri kini dianggap sebagai “piala beracun”. Menjelang Pilpres 2027, hanya sedikit politisi yang berani mengambil risiko menempati posisi itu.

2. Membubarkan Majelis Nasional
   
   Secara hukum, Macron bisa kembali membubarkan parlemen karena sudah lebih dari setahun sejak pembubaran terakhir. Langkah ini akan memaksa rakyat Prancis kembali ke tempat pemungutan suara dalam waktu 20 hingga 40 hari. Namun, pemilu baru kemungkinan besar tidak akan mengubah hasil secara signifikan. Bahkan, bisa memperkuat posisi partai sayap kiri atau kanan. Pemilu dadakan 2024 dianggap sebagai langkah salah perhitungan karena justru menghasilkan parlemen gantung saat ini. Meski Macron berkali-kali menyatakan enggan mengulangnya, tekanan bisa meningkat jika kebuntuan berlanjut dan anggaran gagal disahkan.

3. Pengunduran diri Macron
   
   Opsi yang lebih drastis adalah Macron sendiri mengundurkan diri. Langkah ini didorong oleh sebagian oposisi, terutama kubu kiri, yang menilai kepemimpinan Macron sudah kehilangan legitimasi. Jika ia mundur, konstitusi mengamanatkan Presiden Senat Gérard Larcher menjadi penjabat sementara, dengan pemilihan presiden baru digelar dalam 20 hingga 50 hari. Namun, skenario ini dinilai kecil kemungkinannya. Macron berulang kali menegaskan akan bertahan hingga akhir masa jabatannya pada 2027.

4. Pemakzulan presiden
   
   Langkah terakhir dan paling ekstrem adalah pemakzulan Macron oleh parlemen. Partai sayap kiri France Unbowed (LFI) menjadi pihak paling vokal menyerukan opsi ini, menuduh Macron gagal menjalankan mandatnya dengan semestinya. Secara hukum, pemakzulan dimungkinkan jika presiden dianggap melakukan pelanggaran tugas yang jelas bertentangan dengan pelaksanaan mandat. Namun, prosedur ini sangat kompleks dan belum pernah berhasil dilakukan sejak diatur dalam reformasi konstitusi 2007.