Krisis Politik Prancis Memunculkan Desakan untuk Pemilu Kilat atau Pengunduran Diri Macron
Presiden Prancis Emmanuel Macron kini menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mundur atau menggelar pemilu kilat, setelah lima perdana menterinya tumbang dalam waktu kurang dari dua tahun. Presiden berhaluan tengah yang berusia 47 tahun itu sebelumnya terus menegaskan akan menyelesaikan masa jabatannya hingga 2027. Namun, desakan agar Macron mundur yang awalnya hanya muncul di pinggiran politik kini mulai merambat ke arus utama, mengingat ini adalah salah satu krisis politik terburuk sejak berdirinya Republik Kelima pada 1958.
Pada Selasa, ketika Perdana Menteri Sebastien Lecornu yang baru saja mengundurkan diri mencoba membentuk pemerintahan baru, mantan perdana menteri pertama Macron pada 2017, Edouard Philippe, menyampaikan pendapat bahwa presiden anyar diperlukan untuk memecahkan kebuntuan politik. Dalam wawancara dengan radio RTL, Philippe mengatakan bahwa Macron seharusnya mundur secara tertib agar jalan keluar dari krisis dapat tercapai.
Survei menunjukkan bahwa Philippe menjadi kandidat terkuat untuk memimpin kubu politik tengah jika terjadi perebutan suksesi. Ia menjadi perdana menteri kedua yang menjauh dari Macron dalam dua hari terakhir. Gabriel Attal, mantan loyalis Macron dan eks perdana menteri yang hanya menjabat beberapa bulan tahun lalu, juga melontarkan kritik tajam terhadap presiden.
“Seperti banyak warga Prancis, saya tidak lagi memahami keputusan presiden,” ujarnya dikutip dari Reuters, Rabu (8/10/2025) setelah Macron meminta Lecornu yang sudah menyerahkan pengunduran diri untuk kembali melakukan perundingan dengan lawan politik.
Dalam wawancara dengan surat kabar Le Parisien pada Selasa malam waktu setempat, Elisabeth Borne, mantan perdana menteri Macron lainnya yang kini menjabat sebagai Menteri Pendidikan sementara, menyatakan terbuka untuk menangguhkan reformasi pensiun yang disahkan pada 2023. Blok kiri menuntut undang-undang tersebut dibatalkan.
Lecornu, yang pemerintahannya hanya bertahan 14 jam—terpendek dalam sejarah modern Prancis—diberi waktu dua hari untuk mencari konsensus politik. Meski demikian, menurut sumber internal, Attal menegaskan dirinya tidak akan menyerukan pengunduran diri Macron.
Sayap Kanan Menolak Perundingan
Sementara itu, Lecornu telah menggelar pembicaraan dengan pemimpin aliansi tengah Macron dan kubu konservatif, yang sepakat bahwa prioritas utama adalah menemukan kesepakatan terkait anggaran tahun depan. Namun, agar dapat membentuk mayoritas di Majelis Nasional, Lecornu membutuhkan dukungan kelompok lain termasuk Partai Sosialis. Hal ini menjadi krusial terutama untuk meloloskan rancangan anggaran.
Lecornu berencana melanjutkan pembicaraan dengan oposisi pada Selasa sore hingga Rabu pagi. Akan tetapi, partai sayap kanan National Rally (NR) menyatakan tidak melihat manfaat dari perundingan tersebut dan memilih untuk absen. Pimpinan NR, Jordan Bardella dan Marine Le Pen, justru kembali menegaskan desakan mereka agar Majelis Nasional dibubarkan.
Meski NR memimpin dalam sejumlah survei opini, jajak pendapat juga menunjukkan bahwa jika pemilu ulang digelar, hasilnya kemungkinan besar tetap menghasilkan parlemen yang terpecah tanpa kelompok mayoritas tunggal. Hal ini menunjukkan bahwa situasi politik Prancis masih sangat tidak stabil dan memerlukan solusi yang lebih radikal untuk menyelesaikan krisis ini.
