PR JABAR, Paris
– Krisis politik di Prancis semakin memanas. Presiden Emmanuel Macron kini menghadapi tekanan besar untuk membubarkan parlemen dan menyelenggarakan pemilu dini atau bahkan mundur dari jabatannya. Hal ini terjadi setelah Perdana Menteri Sébastien Lecornu mengundurkan diri hanya 28 hari setelah dilantik. Pengunduran diri ini dilakukan bersama seluruh kabinet yang baru dibentuk dalam waktu kurang dari 14 jam.
Kondisi ini memperdalam ketidakpastian di tengah pemerintahan yang sudah goyah sejak pemilu legislatif 2024. Pemilu tersebut gagal memberikan mayoritas stabil bagi Macron. Situasi ini menunjukkan bahwa partai-partai politik tidak mampu bekerja sama secara efektif, sehingga membuat pemerintahan menjadi rentan terhadap krisis.
Dalam pernyataannya, mantan perdana menteri Édouard Philippe, yang kini memimpin partai sekutu Macron, secara terbuka menyerukan agar Presiden Macron mundur setelah anggaran tahun 2026 disahkan. Philippe menilai bahwa ketidakmampuan membentuk pemerintahan mayoritas telah merugikan negara dan tidak bisa dibiarkan terus berlangsung.
“Kita tidak bisa terus membiarkan negara terombang-ambing dalam kebuntuan. Saatnya rakyat diberi suara kembali,” ujarnya. Philippe juga disebut-sebut sebagai kandidat kuat dari kubu tengah untuk pemilu presiden mendatang.
Seruan serupa datang dari mantan perdana menteri lainnya, Gabriel Attal. Ia menilai langkah-langkah politik Macron semakin sulit dipahami dan mencerminkan ambisi berlebihan untuk mempertahankan kekuasaan. Hal ini memicu ketidakpuasan di kalangan elit politik dan publik.
Sementara itu, Presiden Macron dikabarkan memberi waktu hingga Rabu malam (8/10) kepada para pemimpin partai untuk menyepakati dasar koalisi atau kompromi baru. Jika upaya tersebut gagal, opsi membubarkan parlemen dan menggelar pemilu legislatif dipertimbangkan serius. Langkah ini akan menjadi pengujian bagi kemampuan Macron dalam menghadapi krisis politik yang sedang melanda.
Jordan Bardella, pemimpin partai oposisi sayap kanan National Rally, turut menekan pemerintah dengan menuntut pembubaran parlemen. Ia menyerukan agar rakyat Prancis diberikan kesempatan untuk memilih mayoritas baru.
“Rakyat berhak menentukan masa depan mereka sendiri. Saatnya pemilu,” tegas Bardella. Pernyataan ini menunjukkan bahwa tekanan dari pihak oposisi semakin kuat terhadap pemerintahan Macron.
Krisis politik ini terjadi di tengah situasi ekonomi yang turut memburuk. Rasio utang terhadap PDB Prancis kini menjadi yang ketiga tertinggi di Uni Eropa. Defisit anggaran nyaris menyentuh 6 persen, memicu kekhawatiran pasar dan investor terhadap stabilitas fiskal negara tersebut.
Kini, Macron dihadapkan pada pilihan sulit: mempertahankan Lecornu, menunjuk perdana menteri teknokrat baru, atau mengakhiri kebuntuan dengan pemilu ulang. Namun satu hal semakin jelas, tekanan publik dan elite politik telah membentuk pusaran krisis yang tak bisa lagi diabaikan.
