Penyesuaian APBD yang Perlu Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Legislator Komisi II DPR RI, Giri Ramanda Nazaputra Kiemas, menyoroti pentingnya penyesuaian anggaran daerah setelah pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD). Ia menilai langkah ini menjadi krusial bagi pemerintah provinsi untuk tetap menjaga keseimbangan keuangan mereka.
Menurut Giri, pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian anggaran secara drastis. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap pengurangan TKD yang dilakukan oleh pihak pusat. “Perlu dilakukan penyesuaian yang sangat drastis dalam mengelola APBD-nya,” ujarnya kepada awak media.
Giri juga menekankan bahwa pengetatan ikat pinggang harus dilakukan jika tidak ada tanda-tanda pemerintah pusat akan menambahkan TKD. Namun, ia menegaskan bahwa pengetatan tersebut jangan sampai mengorbankan hak gaji dan upaya pemenuhan pelayanan dasar.
“Kita harus menyisir habis seluruh biaya, kecuali biaya gaji dan pemenuhan standar pelayanan minimal,” tambahnya.
Penghematan di Sektor-sektor Tertentu
Menurut Giri, pengetatan APBD bisa dilakukan dengan mengurangi pengeluaran di sektor kunjungan kerja, biaya makan dan minum, serta publikasi. Ia menyarankan agar penghematan dilakukan pada aspek-aspek tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan gaji dan standar pelayanan minimal.
“Kunjungan kerja, makan minum, biaya koran, publikasi dan lainnya harus dikorbankan agar terpenuhi kebutuhan gaji dan standar pelayanan minimal,” katanya.
Solusi Konkret untuk Pertumbuhan Daerah
Selain itu, Giri menilai pentingnya adanya solusi konkret agar daerah tetap bisa berkembang meskipun menghadapi tekanan anggaran. Ia berharap kepala daerah mampu memenuhi janji-janji mereka saat pemilukada.
“Kemudian, kepala daerah bisa memenuhi janji-janjinya pada saat pemilukada,” ujar Giri.
Respon dari Pemprov Terhadap Pemotongan TKD
Sebelumnya, 18 gubernur menyampaikan keberatan terhadap kebijakan pemotongan TKD kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Aceh bahkan harus menerima keputusan anggaran dari pusat yang dipotong sebesar 25 persen.
Belakangan, Sumatera Barat (Sumbar) malah meminta pemerintah pusat untuk menanggung gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah pemotongan TKD. Hal ini menunjukkan bahwa banyak daerah yang merasa kesulitan dalam menghadapi perubahan anggaran yang terjadi.
Kesimpulan
Pemotongan TKD oleh pemerintah pusat memberikan tantangan besar bagi pemerintah daerah. Diperlukan strategi yang tepat dalam mengelola anggaran agar kebutuhan dasar tetap terpenuhi. Penyesuaian anggaran secara drastis, penghematan di sektor non-esensial, serta solusi konkret menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan daerah.
