Pelantikan Kepala Badan Pengatur BUMN: Awal Era Baru Pengelolaan Perusahaan Milik Negara
Pada hari Rabu, 8 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Dony Oskaria sebagai Kepala Badan Pengatur (BP) BUMN. Pelantikan ini menandai awal dari era baru dalam pengelolaan perusahaan milik negara di Indonesia. Sebelumnya, Kementerian BUMN telah ditransformasi menjadi lembaga independen yang lebih fokus pada pengawasan dan regulasi.
Upacara pelantikan berlangsung khidmat di Istana Negara, dengan hadirnya para pejabat tinggi negara dan undangan terbatas. Presiden Prabowo memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan bagi Dony serta sejumlah pejabat lain yang dilantik bersamaan. Dony mengucapkan sumpah dengan suara tegas, menunjukkan komitmennya untuk menjalankan segala peraturan perundang-undangan demi dharma bakti kepada bangsa dan negara.
Setelah pengucapan sumpah, para pejabat yang baru dilantik menandatangani berita acara pelantikan, disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo. Suasana di ruang utama Istana terasa sakral, mencerminkan pentingnya transisi yang telah lama menjadi perbincangan publik dan pelaku ekonomi nasional.
Pelantikan ini menandai tonggok historis: berakhirnya era Kementerian BUMN yang berdiri sejak 1998, dan dimulainya masa baru lembaga regulator, Badan Pengaturan BUMN. Transformasi tersebut diatur dalam Undang-Undang BUMN hasil revisi yang baru saja disahkan DPR pada 2 Oktober lalu.
Dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 109 P Tahun 2025, Dony Oskaria ditetapkan sebagai Kepala BP BUMN, sementara struktur organisasi baru akan segera diumumkan. BP BUMN akan berperan sebagai lembaga pengatur dan pengawas strategis terhadap seluruh badan usaha milik negara, dengan fokus pada tata kelola, akuntabilitas, dan efisiensi.
Presiden Prabowo dalam pidatonya menyebut transformasi ini sebagai bagian dari “reformasi besar tata kelola ekonomi nasional.” Ia menegaskan bahwa peran negara dalam dunia usaha harus tetap kuat, tetapi dengan mekanisme yang transparan, profesional, dan terbebas dari konflik kepentingan politik.
“Kita harus memastikan BUMN tidak hanya menjadi milik negara secara hukum, tetapi juga menjadi kebanggaan rakyat dalam kinerja, akuntabilitas, dan kontribusi ekonominya,” ujar Prabowo. “Badan ini (BP BUMN) akan menjadi pengawal moral dan manajerial atas aset negara senilai ribuan triliun rupiah.”
Bersamaan dengan pelantikan Dony, Presiden juga melantik sejumlah pejabat penting lainnya, termasuk Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu, Wakil Ketua LPS Farid Azhar Nasution, serta Anggota Dewan Komisioner Doddy Zulverdi dan Ferdinan Dwikoraja Purba. Selain itu, pelantikan juga mencakup jajaran ex-officio dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, yakni Suminto dan Aida Suwandi Budiman, serta para anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan wakil menteri di beberapa kementerian baru.
Transformasi BUMN menjadi BP BUMN menegaskan peran baru lembaga ini sebagai “regulator, bukan operator.” Pengelolaan bisnis BUMN akan difokuskan melalui holding investasi dan holding operasional di bawah BPI Danantara, sementara BP BUMN fokus pada kebijakan, evaluasi, dan pengawasan.
Undang-Undang baru ini juga mempertegas sejumlah hal penting: larangan rangkap jabatan bagi menteri dan wakil menteri dalam struktur BUMN, penegasan kepemilikan saham seri A dwiwarna 1 persen oleh negara, hingga penambahan kewenangan pemeriksaan BUMN oleh BPK untuk memperkuat transparansi.
Menariknya, revisi tersebut juga menyertakan ketentuan kesetaraan gender dalam kepemimpinan BUMN — sebuah terobosan yang jarang muncul dalam kerangka hukum ekonomi Indonesia. Kini, posisi direksi, komisaris, dan jabatan manajerial di BUMN wajib mempertimbangkan proporsi perempuan.
Dony Oskaria, yang sebelumnya dikenal sebagai eksekutif berpengalaman di sektor pariwisata dan investasi, menghadapi tantangan besar: mengubah wajah BUMN yang selama ini dinilai birokratis menjadi entitas profesional yang setara dengan lembaga pengelola aset negara di negara maju.
“Transformasi ini bukan soal nama atau struktur, tetapi soal nilai dan kepercayaan,” ujar Dony dalam pernyataan singkatnya seusai pelantikan. “Kita ingin BUMN menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, bukan beban fiskal.”
Langkah berani Presiden Prabowo dan DPR ini dipandang banyak pihak sebagai sinyal reformasi ekonomi besar-besaran di tahun pertama pemerintahannya. Analis menilai, pembentukan BP BUMN akan menjadi katalis positif bagi pasar modal dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap tata kelola perusahaan pelat merah.
Dengan pelantikan sore ini, halaman baru sejarah ekonomi Indonesia resmi dibuka. Dari Kementerian yang politis menjadi badan pengatur yang teknokratis — era baru pengawasan dan efisiensi BUMN dimulai di bawah komando Presiden Prabowo dan Kepala BP BUMN Dony Oskaria.
