Jakarta, Reformasi.co.id – Presiden Prabowo Subianto kembali merombak jajaran Kabinet Merah Putih. Pelantikan pejabat baru berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (17/9/2025). Dari sejumlah nama yang dilantik, salah satu yang menarik perhatian publik adalah Djamari Chaniago.
Djamari Chaniago lahir di Padang, Sumatera Barat, pada 8 April 1949. Ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) tahun 1971. Karier militernya terbilang panjang dan sarat jabatan penting.
Ia pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) sejak 23 Mei 1998 hingga 24 November 1999. Setelah itu, ia dipercaya menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat pada 9 November 1999 sampai 1 Maret 2000.
Tidak berhenti di situ, kariernya berlanjut ke posisi Kepala Staf Umum TNI pada periode 8 Maret 2000 hingga 16 Maret 2004.
Pangkat terakhir yang disandang Djamari adalah Letnan Jenderal. Namun, perjalanan kariernya tidak bisa dilepaskan dari kiprahnya di Dewan Kehormatan Perwira (DKP), sebuah lembaga internal TNI yang berwenang menilai pelanggaran etik perwira.
Djamari tercatat sebagai salah satu anggota DKP yang pada 1998 menjatuhkan keputusan terhadap Prabowo Subianto terkait kasus penculikan aktivis pro-demokrasi pada 1997–1998.
DKP kala itu dipimpin oleh Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo sebagai ketua dan Letjen TNI Fachrul Razi sebagai wakil ketua. Anggotanya terdiri atas sejumlah perwira tinggi, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agum Gumelar, Yusuf Kartanegara, Arie J Kumaat, serta Djamari Chaniago sendiri. Putusan dewan tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari dinas militer aktif di ABRI pada 1998.
Kini, hampir tiga dekade setelah peristiwa itu, nama Djamari kembali mencuat ke panggung politik nasional melalui kepercayaan yang diberikan langsung oleh Presiden Prabowo.
