Kritik ASN terhadap Gerakan Sarebu Sapoe dan Penjelasan Gubernur
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kecamatan Pangandaran, Irna, mendadak menjadi sorotan setelah videonya yang mengkritik Gerakan Sarebu Sapoe viral di media sosial. Dalam unggahan TikTok-nya, Irna menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap gerakan solidaritas sosial yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ia menilai kebijakan tersebut membingungkan dan berpotensi membebani masyarakat.
“Emak hayang ngocoblak badag urusan jeung surat edaran tentang gerakan rereongan Sarebu Sapoe. Emak teu setuju, kan lieur iyeu kebijakan teh,” ujar Irna dalam video yang diunggah awal Oktober. Pernyataan ini menunjukkan kekhawatiran Irna terhadap mekanisme pengelolaan dana dan dampaknya terhadap warga, khususnya siswa dan keluarga kurang mampu.
Menanggapi kritik tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi tidak tinggal diam. Ia justru mengundang Irna untuk bertemu langsung di Lembur Pakuan, kediaman resmi gubernur, guna berdiskusi dan menjelaskan maksud dari program Sarebu Sapoe. Pertemuan tersebut berlangsung pada pekan pertama Oktober 2025 dan turut diabadikan dalam kanal YouTube resmi Kang Dedi Mulyadi.
Diskusi Langsung dengan Gubernur
Dalam pertemuan itu, Irna yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pangandaran menyampaikan kekhawatirannya bahwa program donasi harian Rp1.000 bisa menjadi beban bagi warga, terutama siswa dan keluarga kurang mampu. Ia juga menyoroti soal transparansi dan mekanisme pengelolaan dana yang belum jelas di lapangan.
Namun setelah mendengarkan penjelasan langsung dari Dedi Mulyadi, Irna mengubah pandangannya. Ia menyatakan bahwa program tersebut bukanlah kewajiban, melainkan ajakan moral untuk memperkuat solidaritas sosial. “Sudah ketemu saya, jadi surat edarannya cabut jangan?” tanya Dedi. “Enggak pak, udah ada penjelasan dari video dari bapak,” jawab Irna.
Penjelasan Gubernur tentang Gerakan Sarebu Sapoe
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Gerakan Sarebu Sapoe bukan pungutan wajib, melainkan bentuk gotong royong sukarela yang bertujuan membantu warga yang kesulitan, seperti biaya transportasi ke rumah sakit atau kebutuhan mendesak lainnya. Dana yang terkumpul akan dikelola secara transparan melalui rekening Bank BJB dan bisa langsung digunakan untuk membantu warga.
“Kalau dari 30 siswa ada 3 yang tidak bisa membayar, maka 3 siswa itu yang seharusnya didonasi. Ini bukan kewajiban, tapi himbauan,” jelas Dedi Mulyadi.
Contoh Dialog Publik yang Sehat
Pertemuan antara Irna dan Dedi Mulyadi menjadi contoh dialog publik yang sehat dan terbuka. Kritik dari masyarakat ditanggapi dengan pendekatan persuasif, dan kebijakan pemerintah dijelaskan secara langsung kepada warga. Irna pun mengaku senang bisa bertemu langsung dengan gubernur yang selama ini ia kagumi.
Mekanisme Pengelolaan Dana yang Transparan
Dalam diskusi tersebut, Dedi Mulyadi juga menjelaskan bahwa dana yang dikumpulkan melalui Gerakan Sarebu Sapoe akan dikelola secara transparan. Setiap donasi akan dicatat dan dapat dipantau oleh masyarakat melalui rekening Bank BJB. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa uang yang dikumpulkan benar-benar digunakan untuk kebutuhan darurat warga.
Selain itu, Dedi Mulyadi menekankan bahwa partisipasi dalam program ini bersifat sukarela. Tidak ada tekanan atau ancaman bagi siapa pun yang tidak ingin ikut. Program ini dirancang sebagai bentuk solidaritas, bukan kewajiban yang harus dipenuhi.
Kesimpulan
Ketika kritik datang, respons yang tepat adalah dengan mendengarkan dan menjelaskan. Pertemuan antara Irna dan Gubernur Dedi Mulyadi menunjukkan bahwa komunikasi dua arah dapat membangun pemahaman yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat lebih mudah diterima dan diimplementasikan.
