Pelantikan Purbaya sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Pemerintahan 2025 menjadi momen penting dalam pengambilan kebijakan fiskal Indonesia. Dalam pidato pertamanya, Purbaya menyoroti tiga poin utama: stabilitas fiskal jangka panjang, peningkatan investasi domestik, dan penguatan perlindungan sosial. Meskipun fokus pada aspek ekonomi, terdapat strategi politik yang tidak kalah menarik di balik langkah-langkah tersebut.
Konsolidasi Koalisi Melalui Anggaran
Dalam sistem politik Indonesia, kebijakan fiskal sering kali digunakan sebagai alat untuk memperkuat koalisi partai-partai pendukung pemerintah. Pengelolaan anggaran strategis menjadi cara untuk menjaga dukungan politik dari partai-partai koalisi besar (Aspinall & Berenschot, 2019). Di bawah kepemimpinan Purbaya, alokasi belanja daerah dan proyek infrastruktur tampaknya diberikan secara khusus kepada wilayah-wilayah yang menjadi basis partai-partai koalisi. Hal ini dapat dilihat dari RAPBN 2025 yang memberikan porsi signifikan bagi daerah-daerah strategis politik.
Strategi seperti ini bukan hal baru dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Dalam beberapa periode sebelumnya, politik anggaran menjadi alat utama untuk menjaga stabilitas politik (Slater, 2004). Namun, pendekatan Purbaya terlihat lebih sistematis, karena ia menggabungkan aspek fiskal dengan stabilitas politik jangka menengah. Ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai alat pengaman politik.
Menjaga Stabilitas Ekonomi untuk Legitimasi Politik
Stabilitas ekonomi sering kali menjadi dasar legitimasi pemerintahan. Purbaya memprioritaskan defisit fiskal yang terkendali dan kebijakan moneter yang selaras dengan Bank Indonesia. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan “kepercayaan pasar” dan menenangkan investor, sekaligus memperkuat posisi politik pemerintahan baru (Harvard Business Review, 2024).
Menurut teori political business cycle (Nordhaus, 1975), pemerintah cenderung melakukan kebijakan ekonomi strategis untuk menjaga dukungan politik. Dengan menahan ekspansi belanja populis di awal masa jabatannya, Purbaya mungkin sedang membangun fondasi stabil sebelum masuk ke periode kebijakan ekspansif menjelang pemilu berikutnya. Ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang ketat di awal masa jabatan adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga legitimasi politik.
Kebijakan Sosial sebagai Strategi Populis Terkontrol
Meskipun fokus pada fiskal ketat, Purbaya tetap mendorong perluasan jaring pengaman sosial. Program bantuan langsung dan perluasan subsidi pendidikan menjadi prioritas utama. Hal ini menunjukkan adanya strategi populisme terkendali—menjaga basis dukungan publik tanpa mengorbankan kredibilitas fiskal.
Kebijakan seperti ini sering digunakan dalam pemerintahan koalisi untuk menjaga legitimasi di tengah tekanan elite dan publik (Robison & Hadiz, 2004). Program sosial ini diarahkan ke kelompok masyarakat bawah yang memiliki peran penting secara politik, sementara kelas menengah dan pelaku usaha tetap dilindungi dari ketidakpastian fiskal. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Purbaya mampu menjembatani antara kebutuhan ekonomi dan kepentingan politik.
Dimensi Personal Politik Purbaya
Selain strategi kebijakan, ada juga dimensi personal dalam politik ekonomi Purbaya. Ia dikenal sebagai teknokrat dengan pengalaman luas di bidang keuangan, sehingga memiliki kredibilitas profesional tinggi. Namun, posisinya juga menjadi “jembatan” antara elite teknokrat dan elite partai politik. Ia memegang peran strategis dalam memastikan program ekonomi dapat berjalan tanpa gesekan besar di dalam koalisi pemerintahan.
Menurut penelitian Klaten (2004), peran teknokrat dalam pemerintahan Indonesia sering kali menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ketika elite politik sibuk membagi kekuasaan. Purbaya tampaknya memainkan peran ini dengan sangat hati-hati. Dengan kombinasi kredibilitas profesional dan kemampuan komunikasi politik, ia mampu menjaga keseimbangan antara kebijakan ekonomi yang ketat dan kebutuhan politik koalisi.
